INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai memperkuat landasan regulasi untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu langkah yang ditempuh yakni menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagai Raperda Prakarsa DPRD Kota Tasikmalaya.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kota Tasikmalaya yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jumat, 13 November 2026. Sidang tersebut dihadiri Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan regulasi ekonomi kreatif merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha.
Menurutnya, potensi ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya perlu didukung kebijakan yang terarah, mulai dari pembinaan, pendampingan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia hingga kemudahan akses permodalan.
“Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Karena itu, diperlukan landasan hukum yang jelas agar para pelaku usaha mendapatkan ruang untuk berkembang, memperoleh pembinaan, pendampingan, serta akses terhadap berbagai fasilitas pengembangan usaha,” ungkap Viman dalam sambutannya.
Ia menegaskan, lahirnya regulasi tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Viman-Diky melalui program prioritas Tasik Pelak atau Penguatan Kewirausahaan Lokal.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaku usaha lokal agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, serta memiliki daya saing yang lebih baik.
“Melalui program prioritas Tasik Pelak, kami ingin memastikan bahwa pelaku usaha lokal tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga semakin kuat dari sisi kualitas, produktivitas, dan daya saing. Pemerintah harus hadir memberikan dukungan agar potensi ekonomi masyarakat bisa berkembang secara berkelanjutan,” tegasnya.
Viman berharap, Raperda Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif nantinya dapat menjadi instrumen kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi para pelaku ekonomi kreatif, termasuk perajin dan UMKM yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi Kota Tasikmalaya.
Adapun sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam rancangan regulasi tersebut meliputi fasilitasi pembinaan, pendampingan terhadap perajin, serta kemudahan akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha.
Dengan adanya payung hukum tersebut, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan komunitas ekonomi kreatif diharapkan semakin kuat dalam membangun iklim usaha yang produktif.
Setelah disepakati sebagai Raperda Prakarsa DPRD, rancangan aturan tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Regulasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi dalam memperluas kesempatan usaha, memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
