INILAHTASIK.COM | Polemik pembangunan lapangan Padel yang berlokasi di Jalan Ir H Juanda Kota Tasikmalaya kian tak terarah menyusul keluarnya surat perintah penghentian sementara kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Tasikmalaya.
Isi surat tersebut memerintahkan pemilik bangunan untuk segera menghentikan segala aktivitas pembangunan fasilitas lapangan Padel, dan meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tasikmalaya untuk mengamankan lokasi dimaksud.
Dari kalimat yang tertuang dalam isi surat tersebut, seolah langkah dinas PUTR sudah benar. Namun jika ditelaah secara keseluruhan, maka nampak kentara kesalahan dalam penyusunan naskah dinas tersebut. Selain objek yang harus disegel tidak jelas, pihak yang melanggar pun tidak disebutkan.
Tak hanya itu, tahapan teguran yang katanya sudah dilakukan oleh Dinas PUTR tak mencantumkan detail nomor surat dan kapan teguran tersebut dibuat dan dilayanhkan. Kini bola liar itu seolah berada di instansi Satpol PP Kota Tasikmalaya yang belum menunjukkan langkah tegas sesuai permintaan.
Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan Tasikmalaya, diwakili oleh Ketua GIBAS Resort Tasikmalaya, Agus Ridwan, meminta Satpol PP segera melakukan penyegelan lokasi pembangunan Lapangan Padel sebagaimana surat dari Dinas PUTR tersebut.
“Ini (penyegelan) perlu dilakukan segera oleh Satpol PP agar jadi efek jera bagi pengusaha lain. Bahkan seharusnya bangunan/pondasi yang menutup eks saluran pun dibongkar,” tegas Agus Ridwan.
Masalah ini bahkan telah sampai ke tingkat nasional ketika sejumlah aktivis yang tergabung dalam Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan Tasikmalaya (KR PLT) resmi memboyong isu ke DPR RI pada Senin (15/12/2025). Mereka mendesak DPR RI turun tangan menyikapi maraknya penutupan aliran sungai dan pelanggaran tata ruang di Kota Tasikmalaya.
Salah satu poin krusial yang dibawa ke DPR RI adalah dugaan bahwa pengurusan izin proyek lapangan Padel ini melibatkan “orang dekat” Wali Kota Tasikmalaya. Meskipun nama spesifik belum diungkapkan, spekulasi ini semakin memperparah situasi dan menimbulkan kecurigaan akan adanya intervensi politik.
“Kalau Satpol PP tidak tegas melaksanakan rekom dari Dinas PUTR tersebut, wajar muncul kecurigaan adanya intervensi wali kota misalnya. Karena kita tau yang mengurus perizinan pembangunan lapangan Padel tersebut orang dekatnya wali kota. Siapa dia, rasanya publik juga tau,” ujar Agus Ridwan.
