INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bergerak cepat mengatasi krisis kerusakan infrastruktur pendidikan di wilayahnya. Porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang minim, tidak lantas membuat Pemkab pasrah terhadap keadaan.
Kondisi tersebut justru menjadi pemantik Pemkab Tasikmalaya untuk bekerja lebih optimal, menjalin komunikasi lebih inten dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), untuk menjemput bantuan revitalisasi bangunan sekolah skala besar.
Wakil Bupati, Asep Sopari Al-Ayubi, mengungkapkan upaya pihaknya melakukan lobi ke pemerintah pusat merupakan langkah strategis, mengingat kerusakan infrastruktur sekolah di Kabupaten Tasikmalaya sangat banyak.
Bahkan ia berbicara langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam kegiatan Diskusi Panel dan Penyampaian Aspirasi Daerah di Gedung Kemendikdasmen Jakarta.
“Hari ini kami bertemu langsung dengan pihak kementerian. Ini adalah wujud nyata komitmen kami untuk memastikan fasilitas pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya segera diperbaiki,” kata Asep, usai pertemuan di Jakarta, Kamis 16 Oktober 2025.
Data pemerintah menunjukkan betapa mendesaknya persoalan infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dari jumlah 1.062 Sekolah Dasar (SD), sebagian besar kondisinya memprihatinkan, pun dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 313 SMP Negeri dan Swasta, 268 sekolah alami kerusakan.
Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana, menyebut bahwa sebagai besar kondisi infrastruktur pendidikan di Kab. Tasik cukup memprihatinkan, sebagian besar alami rusak berat.
“Kondisi bangunan sekolah yang ada cukup memprihatinkan, banyak yang masuk kategori rusak berat,” kata Jani.
Berdasarkan data Dapodik, dari 313 SMP, terdiri dari 137 negeri dan 176 swasta, tercatat sekitar 268 sekolah mengalami kerusakan, baik ringan maupun berat.
Wabup Asep Sopari mengakui, banyaknya jumlah sekolah yang harus di revitalisasi, mustahil bagi Pemkab mengandalkan APBD semata.
“Kalau kita hanya diam dan mengeluh terhadap keterbatasan anggaran, masalah tidak akan selesai. APBD jelas tidak akan cukup. Kami harus aktif mencari solusi, berikhtiar, dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan besar, progres positif ditunjukan Pemkab Tasikmalaya. Tahun ini, lebih dari 150 sekolah dasar telah menerima bantuan revitalisasi ruang kelas. Wabup Asep menyebut ini baru permulaan.
“Meskipun sudah ada 150 SD yang mendapat bantuan tahun ini, perjuangan belum berhenti. Kami akan terus berikhtiar agar lebih banyak sekolah yang diperbaiki, terutama yang kondisinya rusak berat,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan terus berupaya memastikan seluruh peserta didik mendapatkan haknya untuk belajar di lingkungan yang layak, aman, dan nyaman.
“Harapan kami, seluruh sekolah di Kabupaten Tasikmalaya bisa memiliki ruang belajar yang layak. Ini bukan hanya tentang gedung, tapi tentang masa depan anak-anak Tasikmalaya,” tutupnya.
