INILAHTASIK.COM | Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mendapat respon dari Bupati Cecep Nurul Yakin. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan siap mengikuti kebijakan tersebut dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Cecep usai hari pertama ASN kembali bertugas setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah telah mencermati arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait langkah antisipatif menghadapi situasi geopolitik global yang berdampak pada ketahanan energi nasional.
Cecep menjelaskan, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dapat diimplementasikan melalui penyesuaian pola kerja ASN di daerah. Skema yang memungkinkan adalah empat hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah.
“Pada prinsipnya kami siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Pola kerja bisa disesuaikan, misalnya empat hari di kantor dan satu hari WFH, karena pengalaman bekerja secara digital sudah kita miliki,” ujar Cecep, disela kegiatan halal bihalal di halaman Setda, Rabu 25 Maret 2026.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran ASN, baik secara langsung di kantor maupun secara daring, harus tetap mampu memberikan layanan yang maksimal.
“Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Jangan sampai WFH justru memperlambat pelayanan, itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut, pihaknya terus memperkuat digitalisasi pelayanan publik di berbagai perangkat daerah. Sejumlah layanan administrasi dan perizinan, kata Cecep, sudah bisa diakses secara daring sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke kantor pemerintahan.
“Sekarang banyak layanan yang sudah berbasis online, mulai dari administrasi hingga perizinan. Ini memudahkan masyarakat sekaligus mendukung efisiensi kerja ASN,” katanya.
Selain pelayanan publik, pemanfaatan teknologi juga diterapkan dalam aktivitas internal pemerintahan, seperti rapat koordinasi dan komunikasi antar pegawai yang kini semakin sering dilakukan secara virtual.
“Rapat dan koordinasi sudah bisa dilakukan secara daring, sehingga efisiensi waktu dan biaya bisa tercapai. Ini bagian dari adaptasi kita terhadap perkembangan teknologi,” tambah Cecep.
