Hj. Neng Madinah: Stop Mafia Minyak Goreng

KAB.TASIK, INIAHTASIK.COM | Beralarut-larutnya krisis minyak goreng adalah akibat salah resep kebijakan pemerintah. Tak hanya harganya yang meroket, selama 4 bulan terakhir kelangkaan pasokan juga terjadi di banyak daerah hingga berujung antrean panjang masyarakat.

Tidak hanya keliru mendiagnosis akar persoalan, Kemandag gagal mamahami apa yang sedang terjadi di masyarakat.

Berbagai langkah pemerintah mengendalikan harga minyak goreng terbukti gagal. Sejak awal Kemendag gagal mengahadapi situasi ini sehingga memutuskan tambal sulam yang keliru. Padahal fenomena kenaikan harga minyak goreng terjadi hampir setiap tahun.

Menanggapi hal tesebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Persatuan, Hj. Neng Madinah Ruhiyat menyatakan stop mafia minyak goreng.

"Bisa kita lihat berbagai upaya pemerintah ini seperti membentur tembok dan pemerintah pusat tak mau kehilangan muka dengan mengklaim pasokan minyak goreng berangsur normal dan menyebut krisis kelangkaan minyak ini terjadi karena fenomena panik buying masyarakat, tentu saja tuduhan ini tidak berdasar," papar Bunda saat ditemui inilahtasik.com pada Selasa 15 Maret 2022.

Bunda mengatakan bahwa jika pasokan minyak normal, kenapa masih banyak masyarakat yang rela antre berjam-jam hanya demi mendapatkan satu kemasan minyak goreng.

"Ketimbang mencari kambing hitam, pemerintah sebaiknya mencari solusi yang permanen. Misalnya mengubah struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik yang dikuasai oleh segelintir pengusaha yang dominan mengendalikan harga," ungkap Bunda.

Minyak goreng, lanjut Bunda merupakan komoditi utama terutama masyarakat Jawa Barat yang sangat hobi dengan makanan yang digoreng.

"Stop mafia minyak goreng, pemerintah harus lakukan terobosan demi masyarakat, terutama bagi para pedagang kecil seperti pedagang gorengan, asongan, PKL yang dominan usahanya menggunakan minyak goreng," tutup Bunda.