INILAHTASIK.COM | Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi pepohonan di sepanjang jalur jalan nasional yang melintasi wilayahnya. Ia mendesak segera dilakukan pemangkasan atau penebangan pohon yang berpotensi tumbang, menyusul insiden pohon tumbang beberapa hari lalu hingga memakan korban jiwa.
Wabup menyebut bahwa insiden pohon tumbang di jalur vital tersebut kembali terjadi, selang beberapa hari setelah kejadian fatal sebelumnya. “Belum ditindaklanjuti (permintaan pemangkasan), sudah terjadi kejadian pohon tumbang lagi. Yang pertama sempat memakan korban hingga tewas,” ujarnya.
Meski pada kejadian yang terakhir kemarin tidak sampai menimbulkan korban jiwa, ia meminta instansi terkait segera bertindak cepat, jangan sampai menunggu korban lagi.
Seperti diketahui, ruas jalan tersebut berstatus Jalan Nasional, sehingga tanggung jawab penanganan pohon merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun, karena kondisi darurat dan desakan keselamatan publik, Pemkab Tasikmalaya berinisiatif mengambil langkah cepat.
“Atas aduan masyarakat, perwakilan dari PU Jawa Barat itu bersurat ke kita, ke BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk meminta bantuan peralatan,” kata Wabup Asep, kepada wartawan, saat ditemui di kantornya, Rabu 8 Oktober 2025.
Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan tanpa membebani anggaran daerah. “Nanti kita akan komunikasikan untuk lebih jelasnya, teknisnya seperti apa. Jangan sampai membebani SKPD kita, karena anggaran kita juga terbatas. Kalau dibebankan sepenuhnya maka berat,” tambahnya.
Meski secara kewenangan dan pendanaan berada di pusat, Wakil Bupati Asep Sopari menyatakan bahwa pihaknya siap memimpin aspek pengamanan dan teknis di lapangan saat penebangan atau pemangkasan dilakukan.
Menurutnya, hal ini memerlukan koordinasi keamanan yang ketat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan dilibatkan untuk menjaga keamanan, masyarakat sekitar lokasi juga harus dilokalisir untuk mencegah kerumunan.
“Meski ini tanggung jawab pemerintah pusat untuk jalan nasional, dan tanggung jawab pemprov untuk jalan provinsi, namun, nyawa pengguna jalan adalah prioritas utama, sehingga penundaan penanganan tidak dapat ditoleransi,” tegasnya.
Pihaknya berharap penanganan pohon-pohon berisiko tinggi dan rawan tumbang, agar dapat segera direalisasikan sebelum jatuh korban berikutnya.
