Kabupaten Tasikmalaya Siap Wujudkan Kabupaten Layak Anak
Adapun langkah awal yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas adalah sosialisasi dan inisiasi dari berbagai komponen yang berada di gugus tugas KLA.
KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya melalui bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Rakor tersebut mengambil tema "Dengan kolaborasi dan sinergitas multipihak, kita wujudkan Kabupaten Tasikmalaya sebagai kabupaten layak anak" rakor ini dilaksanakan di ruang rapat wakil bupati pada Senin 21 Maret 2022.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya dr. Eli Hendalia MH.Kes mengatakan bahwa KLA merupakan wujud sikap konsen pemerintah terhadap perlindungan anak.
"Kabupaten Tasikmalaya alhamdullilah sudah 3 tahun masuk pada penilaian level pratama dan untuk bisa masuk penilaian ini bukan ikhtiar yang mudah, tapi hasil dari konsen para SKPD yang kegiatannya disuport dengan rekap dokumen secara mandiri, kemudian dilakukan penilaian oleh tim penilai tingkat provinsi dan kementerian," jelasnya.
Adapun langkah awal yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas adalah sosialisasi dan inisiasi dari berbagai komponen yang berada di gugus tugas KLA.
"Semua SKPD hampir semuanya terlibat, setelah itu baru kita melakukan konsolidasi, bagaimana kita melengkapi kebutuhan-kebutuhan indikator KLA yang ada 24 itu, salah satunya adalah terkait dasar hukum yaitu perda dan perbub yang nilainya sangat besar, dari sana bisa dilihat bagaimana konsen pemerintah kita terhadap perlindungan anak," ungkapnya.
Selain itu, dr Eli menambahkan, dilengkapi pula dengan singkronisasi dokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada disetiap SKPD dan narasi kegiatannya.
"Antara kegiatan dan dokumentasi itu harus singkron, waktunya, tempatnya dan lain sebagainya itu tidak asal-asalan, tapi merupakan data yang valid," tuturnya.
dr Eli berharap bahwa KLA bukan hanya sekedar administrasi saja, tetapi dapat terimplementasikan dilapangan.
"Kita berharap, selain dokumennya lengkap, dilapangannya juga terpetakan, seperti adanya ruang bermain anak dan setiap SKPD bisa memfasiliasi untuk kegiatan ramah anak, misalkan Dishubkominfo dengan memfasilitasi ZoSS atau zona selamat sekolah dan lain sebagianya," pungkas dr. Eli
What's Your Reaction?
