Kawal RKUHP, PMII Kota Tasik Gelar Parlemen Jalanan

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya kembali menggelar aksi unjuk rasa di Simpang Jati Jl RE Martadinata, Kamis 04 Agustus 2022 sore.

Aksi tersebut masih terkait penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), yang didalamnya banyak memuat pasal dan dinilai merugikan masyarakat

"Kita akan terus mengawal RKUHP yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah pusat dan DPR RI," ucap Kordinator Aksi, Adi Haryanto.

Menurutnya, statemen yang dikeluarkan Presiden Jokowi pada 2 Agustus 2022 lalu,  memastikan tak akan mengesahkan RKUHP tersebut sebelum tanggal 17 Agustus 2022 jangan membuat mahasiswa terlena, seperti UU Ominbuslaw, tahu-tahu sudah disahkan.

"Makanya kami melakukan aksi lagi turun ke jalan, membuat parlemen jalanan untuk mengawal hal tersebut secara komprehensif. Supaya tidak terjadi tindak kecurangan oleh para stakeholder," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil. Karena kami ingin masyarakat sama di hadapan hukum. Mengingat dalam RKUHP itu, pemerintah bertindak lebih dalam lagi. 

"Kami tak ingin negara masuk ke ranah privasi seseorang. Di RKUHP itu, yang dianggap paling krusial salah satunya adalah soal pasal yang mengharuskan wajib melapor terlebih dahulu untuk melakukan aksi turun ke jalan atau mengungkapkan pendapat di muka umum," ungkap Adi.

"Padahal sudah dijamin oleh konstitusi, kebebasan berpendapat di muka umum. Jadi yang tadinya laporan itu sunah, maka di RKUHP itu jadi diwajibkan melapor," tambahnya.

Tentu hal ini sangat disayangkan, dan kami akan terus melakukan follow up untuk terus mengawal setiap pasal dalam RKUHP tersebut.