Ketua Komisi II Berharap Hasil Kajian Tim RSUD Segera Tuntas
Pendapatan rumah sakit dari parkir bisa konstan minimalnya, dan syukur syukur kedepan bisa lebih meningkat lagi, dibarengi dengan tata kelola parkir yang semakin baik.
KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya menerima audensi LSM Gremasi terkait dengan kontrak KSO Parkir RSUD dr Soekardjo, di ruang rapat Banggar, Selasa 24 Mei 2022. Turut hadir Wakil Direktur Umum RSUD, unsur Kejaksaan, dan pihak Mandala Parkir.
Ketua Komisi II, Andi Warsandi menuturkan, pihak LSM Gremasi menyampaikan terkait dengan hasil kajian mereka mengenai tata kelola parkir RSUD yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga, yang sudah berjalan baik sampai dengan bulan Juni 2020.
Ia berharap, pendapatan rumah sakit dari parkir bisa konstan minimalnya, dan syukur syukur kedepan bisa lebih meningkat lagi, dibarengi dengan tata kelola parkir yang semakin baik.
Pihaknya pun mengapresiasi semangat dan komitmen untuk melakukan perubahan kearah lebih baik, yang telah, akan, dan sedang dilakukan oleh managamen rumah sakit saat ini, salah satunya tata kelola parkir yang lebih baik lagi, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Berkenaan dengan beberapa catatan terkait kerjasama di RSUD, lanjut Andi, mudah mudahan itu bisa diselesaikan dengan segera. Kontrak kerjasama kedepan harus mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
"Kita beri peluang dulu kepada direksi yang baru, untuk melakukan langkah akselaratif dalam mengawal rumah sakit menjadi lebih baik lagi kedepannya. Salah satunya soal kerjasama pengelolaan parkir yang harus diputuskan dengan segera," terangnya.
Terkait dengan KSO parkir yang sudah selesai dua tahun lalu itu, tadi juga dibahas untuk meminta saran pendapat dari Kejaksaan juga Inspektorat. Karena tidak bisa dipungkiri itu sudah berjalan, dan faktanya itu sudah terjadi. Mudah mudahan ada solusi terbaik untuk penyelesaian persoalan tersebut. ungkap Politisi Partai Gerindra.
Semangatnya, kata Andi, saat ini adalah pembenahan harus dilakukan, aturan penatausahaan kerjasama itu juga harus dilakukan secepatnya. Respon pihak rumah sakit juga cukup baik, dengan membentuk tim untuk melakukan kajian kerjasama opersional (KSO).
"Mudah mudahan hasil kajian tersebut segera keluar, agar ada kepastian hukum berkenaan dengan kerjasama yang dilakukan oleh pihak rumah sakit," tandasnya.
What's Your Reaction?
