INILAHTASIK.COM | Dalam bahasa Arab, kata wakil bermakna “tempat bersandar”. Sebuah kata yang terdengar teduh, bahkan spiritual. Ia muncul dalam doa-doa, seperti dalam bisikan: Hasbunallah wa ni’mal wakil..cukuplah Allah sebagai tempat bersandar terbaik. Dalam tradisi itu, wakil bukan sekadar jabatan, melainkan posisi kepercayaan. Tempat bergantung, melepas penat, menitipkan harapan.
Namun, dalam kehidupan bernegara hari ini, makna itu perlahan mengabur.
Kita punya Wakil Presiden, tapi ia jarang terdengar. Diam bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena tak jelas. Ia ibarat tanda koma dalam paragraf panjang kekuasaan..ada, namun tiada
Kita punya Wakil Rakyat, yang dalam teori mewakili suara kita. Tapi suara siapa sebenarnya yang mereka bawa? Sering kali bukan suara yang kita titipkan di bilik suara, melainkan gema kepentingan yang tak kita kenal. Mereka hadir dalam sidang, tapi kerap terasa seperti aktor yang lupa dialig dalam lakon yang terlalu sering dipentaskan..penuh gestur, minim isi.
Kita juga punya wakil-wakil lain, dari lingkungan terkecil hingga lingkup spiritual. Dari wakil ketua RT hingga wakil tuhan di bumi. Tapi yang muncul bukan sosok-sosok yang membawa amanat, melainkan nama-nama yang menjadikan “wakil” sebagai gelar kosong. Mereka hadir, tapi tidak benar-benar mewakili. Mereka berdiri, tapi tidak menjadi sandaran.
Lalu muncullah pertanyaan getir
Bagaimana jika kata wakil perlahan berubah maknanya?
Bagaimana jika, dalam praktiknya, wakil tak lagi menjadi tempat bersandar, melainkan justru beban yang kita panggul?
Mungkin terasa ekstrem, namun cobalah bayangkan jika kita mengganti kata wakil menjadi kutukan. Bayangkan berita malam berbunyi: “Kutukan Presiden membuka konferensi pers hari ini.” Atau: “Kutukan Rakyat dari Dapil IV kembali mangkir rapat.” kutukan walikota lupa naskah pidato, Tiba-tiba segalanya terasa lebih jujur, meski absurd.
Karena mungkin memang seperti itulah kenyataannya: para wakil yang tidak lagi mengandung makna keterwakilan, melainkan menjadi representasi dari kecemasan kolektif kita.
Kita pernah memilih mereka dalam harapan. Tapi yang tumbuh kemudian bukan perwakilan kepercayaan, melainkan pengingat akan luka sosial yang belum sembuh.
Maka, mungkin sudah waktunya kita tidak bersandar sepenuhnya. Sudah waktunya kita berhenti menggantungkan segalanya pada sandaran yang bobrok. Demokrasi tidak pernah dijanjikan sebagai tempat tidur yang nyaman. Ia adalah ruang kerja kolektif yang menuntut partisipasi, bukan pasrah dan harap kosong.
Sebab jika kita terus menyebut mereka sebagai wakil,
kita pun harus berani bertanya
apakah kita benar-benar sudah diwakili?
Atau justru sedang memelihara kutukan yang kita ciptakan sendiri?
