Pansel Jamin Tahapan Open Bidding Terbuka

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Panitia Seleksi lelang jabatan atau Open Bidding di lingkungan Pemkot Tasikmalaya menjamin seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama berlangsung terbuka. 

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah yang juga Ketua Pansel Open Bidding, H Ivan Dicksan Hasannudin, saat memantau jalannya tahapan pembuatan makalah, di laboratorium komputer BKPSDM, Senin 27 Juli 2022.

Ivan menegaskan, bahwa seluruh tahapan open bidding berlangsung secara terbuka, siapa pun dapat memantaunya termasuk legislatif. Dari dulu juga sama, seluruh proses open bidding dilakukan secara terbuka.

"Kalau mau sekedar melihat proses nya silahkan, tidak ada yang disembunyikan, dari dulu juga proses open bidding itu sama dilakukan secara terbuka," ucapnya. 

Lebih lanjut, Ivan mengatakan, saat ini tahapan open bidding masuk di pembuatan makalah. Semula peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ada lima belas orang, namun satu orang tidak berlanjut ke tahap berikutnya yakni pak Subarnas dari Pemkab Pangandaran. Yang bersangkutan dianggap mundur karena tidak hadir dalam tahapan asessment yang digelar beberapa hari lalu. 

"Jadi dari 15 yang lulus seleksi administrasi, sekarang tinggal 14 orang, semuanya dari unsur pemkot Tasikmalaya. Satu orang dari pemkab pangandaran tidak berlanjut karena tidak hadir pada saat asesment. Untuk berkas persyaratannya sendiri, sudah diterima sebelumnya," terang Ivan. 

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tasikmalaya, Gungun Pahlagunara menambahkan, pihaknya terbuka bagi siapa pun yang ingin mengetahui tahapan open bidding, termasuk anggota dewan.

Menurutnya, pansel terus berupaya melakukan perbaikan dalam setiap pelaksanaan open bidding. Misal pada lelang jabatan sebelumnya kita mendapat masukan agar dilakukan perbaikan pada salah satu sistem, dan kita perbaiki itu pada pelaksanaan kali ini.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Dodo Rosada meminta agar tahapan open bidding dijalankan sesuai dengan ketentuan, objektivitasnya betul-betul dijaga, juga kemandiriannya. Sehingga hasilnya nanti sesuai dengan potensi dan kapasitas pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut.

Dodo menegaskan, bahwa setiap tahapan dari open bidding pihaknya harus tahu. Menurutnya, selama ini Komisi I hanya diberi tembusan kalau tahapan demi tahapan sudah dilalui. 

"Jadi kita minta data itu bukan untuk mengintervensi kewenangan pansel, tapi biar pengawasan kita itu lebih konkrit, dan lebih jelas, sehingga menghasilkan seorang pejabat yang kapabel, dan berkualitas," ucapnya.