INILAHTASIK.COM | Dinamika politik dan pemerintahan kembali mengemuka di Kota Tasikmalaya. Di saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, dituntut mundur oleh sebagian pihak yang disebut-sebut berasal dari lingkaran tim sukses Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
Terbaru, publik dikejutkan dengan pernyataan pengunduran diri istri Wakil Wali Kota, Hj. Rani Permayani, dari jabatan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tasikmalaya.
Ketua Majlis Santri Bangsa, U Heryanto mengaku kaget dengan kabar pengunduran diri istri wakil wali kota dari jabatannya sebagai Wakil Ketua TP PKK Kota Tasikmalaya. Selain alasan kesehatan, tentu hal ini bisa menimbulkan beragam asumsi di masyarakat.
“Belum reda tuntutan Sekda mundur, publik dikejutkan dengan pengunduran diri istri wakil wakil kota. Pertanyaannya ini ada apa?,” kata Heryanto, saat berbincang dengan sejumlah wartawan, Senin 05 Januari 2026.
Menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah yang dituntut profesional dan netral dari kepentingan politik praktis. Asgop diketahui dilantik sebagai Sekda sebelum pasangan Viman–Dicky resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya.
Kondisi tersebut, kata Heryanto, memunculkan persepsi di sebagian kalangan bahwa Asgop bukan figur Sekda yang berada dalam lingkaran kemenangan pasangan kepala daerah saat ini.
“Tuntutan mundur terhadap Asgop disebut-sebut didasarkan pada penilaian buruknya komunikasi dengan sebagian tim sukses. Namun, penilaian tersebut dinilai subjektif oleh sejumlah pihak, mengingat kinerja Asgop selama ini dinilai berjalan sesuai tugas dan fungsi birokrasi oleh banyak ASN serta masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Heryanto, Hj. Rani mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua TPP PKK Kota Tasikmalaya dengan alasan kesehatan. Meski demikian, pengunduran diri ini memunculkan beragam spekulasi di ruang publik, termasuk dugaan adanya persoalan kenyamanan dan dinamika internal dalam struktur pemerintahan daerah. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan adanya alasan lain selain faktor kesehatan.
Ia menilai, dinamika yang terjadi mencerminkan tantangan dalam menjaga soliditas pemerintahan daerah, terlebih di tengah keterbatasan ruang fiskal dan ketatnya regulasi pengelolaan keuangan daerah. Situasi ini menuntut komunikasi yang terbuka dan kebersamaan antara kepala daerah, wakil kepala daerah, serta jajaran birokrasi.
“Masyarakat berharap agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota tetap menjaga kekompakan dan fokus menjalankan amanah yang telah diberikan, demi stabilitas pemerintahan dan kemajuan Kota Tasikmalaya ke depan,” pungkas Heryanto.
