INILAHTASIK.COM | Audiensi terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berujung aksi walk out dari Tasik Government Watch (TGW).
Langkah tersebut diambil karena Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hadir dalam forum yang sedianya menjadi ruang klarifikasi atas berbagai temuan pengelolaan hibah daerah.
TGW menilai ketidakhadiran Sekda bukan sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk ketidakseriusan pemerintah daerah dalam merespons agenda resmi yang telah diajukan.
Padahal, dalam surat permohonan audiensi yang disampaikan sebelumnya, TGW secara tegas meminta agar Sekda hadir langsung karena isu yang dibahas berkaitan dengan fungsi koordinasi dan tanggung jawab struktural jabatan tersebut.
Ketua TGW Teni Ramdhani mengatakan, audiensi kehilangan substansi ketika pejabat yang memiliki kewenangan utama tidak berada di tempat.
Menurutnya, kehadiran perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis tanpa Sekda tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar terkait pengendalian dan pengawasan dana hibah.
“Dalam surat audiensi sudah jelas kami meminta kehadiran Sekda. Ketika yang bersangkutan tidak hadir, kami menilai forum ini tidak lagi relevan sebagai ruang pertanggungjawaban, sehingga kami memilih walk out,” ujar Teni.
Ia menjelaskan, audiensi tersebut bertujuan meminta penjelasan langsung mengenai sejumlah indikasi dalam pengelolaan dana hibah daerah.
Di antaranya keterlambatan serta belum disampaikannya laporan pertanggungjawaban hibah dengan nilai miliaran rupiah, pemberian hibah kepada penerima yang belum menuntaskan kewajiban administrasi tahun sebelumnya, serta lemahnya fungsi pengawasan oleh OPD pengelola, khususnya Badan Kesbangpol dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Menurut TGW, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran Sekda sebagai koordinator OPD dan pengendali administrasi pemerintahan daerah.
Karena itu, ketidakhadiran Sekda dinilai justru memperkuat dugaan adanya pembiaran administratif yang berpotensi merugikan keuangan daerah serta mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Atas kejadian tersebut, TGW menyatakan akan menempuh langkah lanjutan berupa aksi demonstrasi sebagai bentuk kontrol publik terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Langkah ini diambil lantaran ruang dialog formal yang telah diupayakan dinilai tidak dijalankan secara bertanggung jawab.
“Kami sudah menempuh mekanisme yang semestinya melalui surat resmi dan audiensi. Jika ruang dialog itu diabaikan, maka kami akan menyuarakannya di ruang publik,” kata Teni.
TGW menegaskan akan terus mengawal pengelolaan dana hibah daerah hingga terdapat kejelasan, keterbukaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka oleh masyarakat.
