Sengkarut Penyaluran Bansos KKS BPNT, Fortal dan Jawara Audiensi ke DPRD 

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | LSM Forum Transportasi Massal (Fortal) dan LSM Jawara menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, atas sengkarut penyaluran bantuan sosial KKS BPNT yang terjadi di Kota Tasik.

Dewan Pembina Fortal, Nanang Nurjamil mengatakan, dalam audiensi ini ada 10 poin pertanyaan yang dilayangkan, seluruhnya merupakan representasi pertanyaan dari masyarakat (KPM) kepada pihak pemerintah, Bank penyalur, yang disaksikan langsung ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya.

Kesepuluh pertanyaan tersebut yakni, atas instruksi siapa pembagian Bansos dikolektifkan?. Kedua, siapa yang menentukan jenis dan jumlah sembako yang dibagikan kepada keluarga penerima manfaat, dan kenapa jika di rupiahkan tidak sampai 200 ribu rupiah.
 
Ketiga, atas dasar inisiatif dan kesepakatan siapa ada pengurangan beras dan permintaan uang transportasi kepada masing-masing KPM?. Empat, kenapa PIN dibuka tanpa sepengetahuan KPM sebagai pemilik kartu ATM,  bukankah itu adalah perbuatan pidana?. 

Lalu, siapa yang memerintahkan kartu ATM dikumpulkan dan dipegang bukan oleh KPM sebagai pemilik?. Keenam, kenapa KPM banyak yang hanya diberi kartu ATM tapi tidak diberi bukunya? 

Ketujuh, bagaimana KPM mau mengetahui berapa saldo yg sebenarnya tersimpan dalam ATM, sementara ATMnya dipegang oleh oknum pihak lain?. Delapan, siapa yang menentukan supplier sembako ke setiap E Warung dan apakah setiap E Warung sudah sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako?

Kesembilan, kenapa masih ada warga yg sebenarnya lebih layak menerima bansos tapi faktanya tidak dapat? Dan kenapa ada ATM Bansos KKS yang sudah sekian lama tidak pernah ada saldonya?. Terakhir, kenapa masih ada bansos yang ditahan karena KPMnya belum divaksin? 

Nanang menyebut, dari seluruh pertanyaan yang kami sampaikan, sangat disesalkan tidak ada satupun pertanyaan yang dijawab dan diklarifikasi oleh semua pihak yg berkompeten dalam pengelolaan bansos KKS yang hadir dalam audiensi. 

"Karena tidak ada yang bisa menjawab, Ketua Komisi IV akan segera mengagendakan kembali pembahasan yang lebih komprehensif dengan menghadirkan seluruh pihak terkait dalam penanganan bansos KKS di Kota Tasikmalaya," ucapnya usai audiensi di gedung DPRD, Senin 13 Desember 2021.

Menurutnya, untuk temuan di lapangan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, seperti pembukaan PIN ATM  tanpa sepengetahuan pemilik ATM, termasuk juga adanya pemotongan sembako dan pungutan uang transport, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Apakah data yang ada pada kami sudah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pungli/korupsi, dan melanggar regulasi yang berlaku. Jika ada tentunya harus di proses dan dipertanggungjawabkan secara hukum," tegasnya.

"Kami juga akan segera berkirim surat ke Kementrian Sosial RI,  melaporkan bagaimana carut marutnya pengelolaan bansos KKS BPNT di Kota Tasikmalaya, sekaligus juga menyampaikan beberapa saran dan usulan perbaikan kedepan," tandasnya.