INILAHTASIK.COM | Slobodon, 48 tahun, warga RW 006 Kelurahan Mapan, baru saja membuat keputusan yang tidak tercatat dalam sejarah tata negara: mengundurkan diri sebagai warga negara tanpa berpindah alamat.
Ia tidak eksodus. Tidak ke luar negeri. Tidak membuat gerakan bawah tanah. Ia hanya datang ke Kantor 2, mengenakan jas hujan di musim kemarau, membawa secarik surat yang ditulis dengan tinta kopi.
Dengan ini saya nyatakan tidak lagi menjadi bagian dari rakyat, karena saya merasa tidak lagi diajak bicara sebagai manusia .”
Di Kantor 2, sebuah lembaga fiktif yang keberadaannya lebih nyata dari janji kampanye, petugas dengan senyum seperti jendela ditutup separuh, menyodorkan formulir NR-404: Not Rakyat.
“Silakan pilih status baru,” kata petugas. “Warga Bayangan, Individu Imajinatif, atau Tanpa Status Tapi Bahagia.”
Slobodon memilih yang terakhir. Lalu pulang ke rumah, membuka sepatu, dan merasa ringan seperti daun tak lagi punya akar birokrasi.
Keputusan Slobodon mungkin terdengar konyol. Tapi mari kita jujur ada banyak orang yang diam-diam ingin melakukan hal yang sama. Menjadi warga negara hari ini terasa seperti jadi pelanggan yang terus ditagih iuran, tanpa tahu layanan apa sebenarnya yang diberikan.
Slobodon tidak marah. Ia hanya lelah.
Lelah membayar pajak, tapi listrik sering padam.
Lelah ikut Pemilu, tapi yang terpilih malah tersandung.
Lelah melihat tanah kosong disita negara, tapi pengangguran dibiarkan seperti patung tak diberi nama.
Slobodon hanya ingin keluar dari sandiwara. Ia sudah cukup lama berdiri di barisan upacara, tapi tak pernah benar-benar mengerti lagu yang dinyanyikan.
Di hari pengunduran dirinya, Slobodon tidak membuat pernyataan pers. Ia hanya mencatat di tembok rumah:
Saya tetap mencintai tanah ini. Tapi saya tidak bisa lagi mencintai struktur yang mengklaim memilikinya.”
Sebagian tetangganya mencibir. Sebagian lagi diam-diam mengangguk. Sebab banyak yang tahu, mereka pun telah menjadi warga negara hanya di atas kertas, tapi tidak pernah sungguh diundang dalam keputusan-keputusan besar.
Slobodon kini hidup tanpa KTP, tapi tetap bisa membaca buku. Ia tak punya NPWP, tapi tetap menyalakan lampu dengan tenaga matahari. Ia tidak punya hak pilih, tapi merasa lebih merdeka dari sebelumnya.
Keputusan Slobodon mengajukan pengunduran diri dari kewarganegaraan adalah satire yang terlalu cerdas untuk dipahami oleh birokrasi. Tapi bagi sebagian dari kita, ia adalah simbol: bahwa menjadi warga negara bukan soal memiliki identitas administratif, melainkan perasaan didengarkan, dihargai, dan dilibatkan.
Negara yang baik adalah yang membuat warganya tak perlu merasa keluar dari apa pun. Tapi jika rakyat seperti Slobodon memutuskan mundur, jangan buru-buru menyalahkan mereka. Kadang, mereka pergi bukan karena benci. Tapi karena cinta yang terlalu lama diabaikan.
Di luar malam itu hujan
Slobodon mengingat kejadian tadi siang
“Apa alasan Anda?” tanya petugas sambil mengangkat sebelah alis.
Slobodon menjawab dengan suara pelan tapi tajam:
Saya tidak bisa tinggal di republik yang menanjakkan pajak, mengerucutkan hak BPJS, membekukan rekening diam, dan mengambil tanah tidur. Apalagi ketika maling diundang ke podium, dan penipu diberi panggung.”
Petugas tak bertanya lagi. Mungkin karena paham, atau pura-pura tidak dengar.
Slobodon bukan filsuf. Ia hanya pria 48 tahun yang sehari-hari mengurus toko kelontong dan menanam sereh di halaman. Tapi ia memiliki kepekaan yang kerap hilang dari para elit: ia tahu kapan dunia sudah resmi berdiri terbalik.
Bayangkan:
Pajak naik tiap semester, tapi jalan rusak tetap menjadi pemandangan nasional.
BPJS hanya bisa digunakan jika sakitnya standar dan bisa ditebak. Sementara penyakit rumit dan miskin klasifikasi harus diselesaikan dengan “ikhlas”.
Rekening diam dicurigai, dibekukan tanpa surat cinta, seolah diam adalah kesalahan.
Tanah nganggur, yang tadinya warisan dari kakeknya, diambil paksa karena dianggap tak produktif. Tak diberi waktu untuk tumbuh menjadi taman.
Dan yang paling menyakitkan bagi Slobodon penjahat diarak sebagai pahlawan, hanya karena tampil rapi di televisi dan tahu cara memelintir opini.
“Dunianya kebolak-balik,” keluhnya. “Saya merasa seperti warga dari negeri dongeng, tapi tak lucu sama sekali.”
Maka ia mengisi formulir NR-404: Not Rakyat.
Iya benar ia memilih opsi ketiga dari tiga status..kok aku tau? Kan kamu sudah baca di depan tadi.. ni coba ulangi..
Tanpa Status, Tapi Bahagia.
Ia tak ingin lagi sekadar menjadi angka dalam sensus, atau nama dalam daftar pemilu. Ia ingin menjadi manusia: utuh, waras, dan bebas dari absurditas struktural.
Kini Slobodon hidup tanpa KTP, tanpa kartu anggota partai, tanpa nomor antrean bantuan sosial. Ia punya satu dokumen: Sertifikat Kewarasan Pribadi, yang ia tulis sendiri dan stempel dengan cap jempol.
Sebagian orang menyebutnya gila. Tapi barangkali, dalam dunia yang terus memuliakan kepalsuan, kewarasan memang terdengar radikal.
Slobodon tidak ingin memberontak. Ia hanya mundur dengan elegan. Seperti aktor lama yang sadar naskah sandiwara sudah busuk, dan memutuskan turun panggung dengan diam.
Ia bukan simbol perlawanan. Ia adalah simbol lelah yang cerdas.
Dan di tengah republik yang makin piawai mengubah logika menjadi lelucon, kita mungkin butuh lebih banyak Slobodon..bukan untuk mengajak kabur, tapi untuk mengingatkan
Rakyat bukan komoditas. Negara bukan panggung bagi ilusi. Dan kewarasan, pada akhirnya, adalah hak dasar yang tak boleh dibekukan…
#ikutslobodonyuk
