INILAHTASIK.COM | Aliansi aktivis yang tergabung dalam Komunitas Rakyat Peduli Lingkungan Tasikmalaya (KRPLT), Senin 15 Desember 2025, melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menyampaikan keresahan akan rusaknya lingkungan, khususnya sungai-sungai di Kota Tasikmalaya yang dikubur oleh pembangunan.
Mereka berkunjung ke Gedung DPR-RI bukan untuk rekreasi, melainkan untuk bertemu wakil rakyat dan meminta intervensi terkait pelanggaran lingkungan yang dianggap semakin parah.
Ketua LSM Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI), Iwan Restiawan, mengaku bahwa mereka terpaksa melakukan perjalanan jauh karena sudah muak dengan keserakahan pengusaha yang “memperkosa” alam, terutama sungai. Ia juga menyoroti sikap lembek dan ambigu wali kota serta jajarannya yang dianggap membiarkan pelanggaran tersebut berlangsung.
“Alhamdulillah, surat permohonan audiensi kami diterima oleh Setjen DPR-RI. Namun, karena saat ini DPR sedang reses hingga 12 Januari 2026, jadwal pertemuan dengan Komisi terkait akan diumumkan nanti melalui email dan WhatsApp,” ujar Iwan.
Dalam audiensi mendatang, para aktivis akan membahas beberapa permasalahan utama, antara lain bangunan yang menutup sungai dan polemik proses izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) pembangunan lapangan Padel. Menurut Iwan, lokasi pembangunan lapangan Padel tersebut termasuk lahan negara bekas saluran air yang sudah diurug, serta terdapat sengketa batas wilayah dua kecamatan.
Ia juga menjelaskan bahwa hulu sungai di lokasi lapangan Padel sebenarnya berasal dari bangunan Gudang PT. Panjunan yang bersebelahan. “Kalau mau membongkar lapangan Padel yang menutup sungai, maka bangunan PT. Panjunan pun harus dibongkar untuk mengaktifkan kembali saluran air tersebut. Ini seperti taubatan nasuha harus memperbaiki kesalahan masa lalu,” tegas Iwan.
Sementara itu, Ketua Ormas Gibas Resort Tasikmalaya, Agus Ridwan, yang juga turut mendampingi, meminta anggota DPR dari komisi terkait untuk mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh merusak lingkungan, apalagi menutup sungai.
“Terkait lapangan Padel, kabarnya yang mengurus perizinannya adalah orang dekat wali kota. Harusnya memberi contoh yang baik. Saya harap Komisi terkait bersedia menerima kami dan melakukan sidak ke Tasikmalaya,” ujar pria berkumis ini.
Aktivis Eksponen 96, Ajengan Habibudin, mendukung penuh gerakan para aktivis. Sebagai kyai muda, ia menyatakan bahwa manusia sebagai Khalifah Fil Ardh harusnya bisa menjaga keseimbangan alam. Ia juga berjanji akan mendayagunakan berbagai jejaring di Jakarta untuk mendukung gerakan tersebut demi masa depan anak cucu.
