INILAHTASIK.COM | Setelah sebelumnya pemerintah pusat sempat melarang kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri di tengah situasi aksi unjuk rasa di berbagai daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) kini resmi kembali membuka izin perjalanan luar negeri bagi kepala daerah.
Namun, izin tersebut hanya dapat diberikan jika kondisi daerah masing-masing dipastikan aman dan terkendali.
Menanggapi kebijakan tersebut, Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin (CNY) menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memiliki agenda atau rencana melakukan kunjungan ke luar negeri dalam waktu dekat.
“Sejauh ini kita belum ada rencana ke luar negeri,” ujar Bupati Cecep, Jumat 10 Oktober 2025.
Justru sebaliknya, Cecep mengaku lebih memilih untuk mengundang pihak dari luar negeri agar datang langsung ke Tasikmalaya guna melihat potensi daerah dan menjajaki peluang kerja sama.
“Sudah ada yang datang, di antaranya dari China dan Turki,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Cecep menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya saat ini tengah menjajaki kerja sama sister city dengan dua negara, yakni Turki dan Jepang. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka akses pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas daerah.
“Kemarin saya sudah mengajukan kerja sama, termasuk permohonan hibah. Ada beberapa kebutuhan pembangunan yang kami sampaikan, seperti jembatan, sekolah rusak, relokasi sekolah di Bojongasih, serta rencana relokasi puskesmas di Culamega. Semua itu sudah kami sampaikan kepada Duta Besar Turki,” jelasnya.
Menurut Cecep, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya inovatif untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan daerah. Ia menilai, ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas, sehingga dibutuhkan terobosan baru dalam mencari sumber pendanaan.
“Mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar untuk mencari pola pembiayaan baru. Tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga melalui kreativitas pendanaan seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau hibah luar negeri,” pungkasnya.
