INILAHTASIK.COM | Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, S.P., M.I.P. menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2025 yang digelar di Bandung, Kamis, 9 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh wilayah kerja Kanreg III, yang meliputi sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat dan sekitarnya.
Rakor ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi antara BKN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian aparatur sipil negara (ASN). Melalui kegiatan ini, para peserta memperoleh pembaruan informasi dan arahan terkait berbagai kebijakan nasional di bidang kepegawaian.
Selain membahas arah kebijakan strategis BKN, rapat koordinasi juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi implementasi sistem merit dan digitalisasi layanan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sistem merit sendiri merupakan pendekatan manajemen ASN yang menekankan pada profesionalitas, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar pengelolaan karier aparatur.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Asep Sopari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola kepegawaian yang modern, transparan, dan akuntabel. Ia menilai bahwa era digital menuntut pemerintah daerah beradaptasi dengan sistem pelayanan berbasis teknologi yang terintegrasi.
“Transformasi digital dalam manajemen ASN adalah keniscayaan. Pemerintah daerah harus mampu berinovasi dan menyesuaikan diri agar pelayanan kepegawaian menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Asep Sopari.
Ia menambahkan, sinergi antara BKN dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan kepegawaian nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah. Dengan demikian, kualitas ASN dapat terus meningkat dan berkontribusi optimal terhadap pencapaian target pembangunan daerah maupun nasional.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sendiri tengah memperkuat upaya pembinaan ASN melalui peningkatan kompetensi, penilaian kinerja berbasis hasil, serta penerapan sistem informasi kepegawaian terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Rakor Kepegawaian Kanreg III BKN Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh daerah untuk menyatukan visi dan langkah dalam membangun birokrasi yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
