INILAHTASIK.COM | Sejumlah pedagang bahan bakar minyak (BBM) eceran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya kawasan Tasikmalaya Selatan, mengaku tidak nyaman dengan kedatangan oknum yang mengaku sebagai wartawan maupun anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka diduga melakukan intimidasi dengan mempersoalkan legalitas penjualan BBM hingga berujung pada permintaan sejumlah uang.
Keluhan tersebut mendapat perhatian Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi. Ia mengaku menerima banyak laporan dari pedagang kecil yang merasa tertekan akibat ulah oknum tersebut.
Menurut Dedi, persoalan ini bukan sekadar kedatangan pihak yang ingin melakukan konfirmasi, tetapi adanya dugaan tindakan yang mengarah pada pemerasan terhadap masyarakat kecil.
“Berdasarkan laporan yang saya terima, ada pedagang yang didatangi oknum mengatasnamakan wartawan dan LSM. Bahkan, dalam beberapa kejadian di wilayah Tasikmalaya Selatan, mereka diduga meminta uang hingga puluhan juta rupiah,” ungkap Dedi, Sabtu, 14 November 2026.
Ia menilai praktik tersebut sangat memberatkan pedagang BBM eceran. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh dari setiap liter bensin relatif kecil, yakni hanya berkisar Rp 500 sampai Rp 1.000.
Keuntungan tersebut belum sepenuhnya menjadi pendapatan bersih karena pedagang masih harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mengambil BBM dari SPBU.
Dedi menambahkan, keberadaan penjual bensin eceran sebenarnya memiliki peran penting dalam membantu masyarakat di wilayah pelosok. Keterbatasan akses dan jauhnya jarak menuju SPBU membuat usaha tersebut menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan BBM warga.
“Jangan melihat pedagang eceran hanya sebagai usaha kecil. Kehadiran mereka sangat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU. Nelayan juga sangat bergantung pada ketersediaan BBM untuk kebutuhan melaut setiap hari,” katanya.
Sebagai orang yang juga menjalankan usaha penjualan bensin eceran, Dedi mengaku memahami kondisi para pedagang. Ia pun menyatakan tidak akan tinggal diam apabila praktik intimidasi terhadap pelaku usaha kecil terus terjadi.
Namun, ia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan.
“Saya berharap tidak ada lagi pedagang kecil yang menjadi korban intimidasi. Kalau memang ada persoalan hukum atau pelanggaran, silakan tempuh mekanisme yang benar, bukan dengan menakut-nakuti apalagi meminta uang,” tegasnya.
Dedi mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan pemerasan tersebut. Ia juga meminta pemerintah daerah menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi distribusi BBM di wilayah yang belum terjangkau layanan SPBU secara optimal.
Salah satu usulan yang disampaikannya adalah menghadirkan gerai penjualan BBM resmi di setiap desa melalui pengelolaan koperasi atau pemerintah desa yang bekerja sama dengan Pertamina.
“Kalau memungkinkan, setiap desa memiliki minimal satu gerai BBM resmi melalui koperasi atau pemerintah desa. Dengan begitu, kebutuhan energi masyarakat pelosok bisa terpenuhi melalui jalur distribusi yang jelas dan legal,” paparnya.
Keluhan serupa juga dirasakan pengelola SPBU Cipatujah. Pihak pengelola mengaku terganggu dengan kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Pengawas SPBU Cipatujah menegaskan, pelayanan pengisian BBM menggunakan jeriken selama ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pihaknya hanya melayani konsumen yang memiliki surat rekomendasi dari instansi berwenang.
Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut di antaranya diterbitkan UPTD untuk kebutuhan nelayan serta Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian.
“Pelayanan pengisian jeriken bukan dilakukan sembarangan. Mereka yang kami layani sudah membawa surat rekomendasi dari dinas terkait, baik untuk kebutuhan nelayan maupun pertanian,” jelasnya.
Ia mengatakan, setiap pengisian juga disesuaikan dengan kuota dan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam dokumen rekomendasi. Dengan demikian, pihak SPBU merasa telah menjalankan pelayanan berdasarkan prosedur.
Meski demikian, kedatangan oknum yang mengaku dari media disebut tidak hanya menyasar petugas SPBU, tetapi juga konsumen yang sedang membeli BBM untuk kebutuhan aktivitas mereka.
Padahal, menurutnya, penjelasan mengenai mekanisme pelayanan dan kelengkapan administrasi sudah berulang kali disampaikan.
“Kami sudah menjelaskan bahwa pelayanan dilakukan berdasarkan rekomendasi resmi. Takaran dan jumlah BBM yang diberikan juga disesuaikan dengan peruntukannya. Namun, mereka masih terus mempertanyakan hal-hal lain,” keluhnya.
Kondisi tersebut dinilai mengganggu kenyamanan petugas maupun pelanggan yang sedang melakukan transaksi.
“Kami merasa risih dengan kedatangan orang-orang yang mengaku dari media tersebut. Kami berharap ada pihak berwenang yang membantu menindaklanjuti persoalan ini,” harapnya.
Terpisah, Polres Tasikmalaya memastikan telah menerima informasi dan pengaduan masyarakat terkait dugaan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM di kawasan pesisir Kabupaten Tasikmalaya.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari S.H, membenarkan adanya laporan mengenai keresahan para pedagang BBM eceran tersebut.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” kata Triana saat dikonfirmasi, Sabtu, 14 November 2026.
Ia memastikan informasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi perhatian kepolisian. Penanganan lebih lanjut juga akan dilakukan untuk mendalami dugaan tindakan yang meresahkan para pelaku usaha kecil.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya,” tegasnya.
Langkah kepolisian tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi pedagang kecil, nelayan, petani, maupun pengelola SPBU yang menjalankan aktivitas pelayanan BBM di wilayah Tasikmalaya Selatan. Masyarakat juga diminta tak segan untuk melapor jika menjadi korban intimidasi oknum dimaksud.
