INILAHTASIK.COM | Pinjaman daerah senilai Rp 230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya mendapat sorotan dari kalangan pemuda.
Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah membuka secara transparan seluruh mekanisme pengembalian pinjaman tersebut.
Keterbukaan dinilai penting agar masyarakat mengetahui konsekuensi pembiayaan pembangunan yang nantinya menjadi kewajiban keuangan daerah.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, mengatakan pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan capaian pembangunan jalan yang bersumber dari dana pinjaman. Pemkab juga harus menjelaskan secara terperinci sumber anggaran untuk membayar cicilan, tahapan pengembalian, hingga kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban tersebut.
“Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan hasil pembangunan jalannya, sementara bagaimana pemerintah membayar pinjaman tersebut tidak diketahui publik. Kami meminta Pemkab Tasikmalaya menjelaskan secara terbuka sumber anggaran dan mekanisme pengembaliannya,” ujar Burhanudin.
Ia menilai, pinjaman daerah memang dapat menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, keputusan tersebut harus diimbangi dengan perencanaan keuangan yang matang karena kewajiban pembayaran akan membebani anggaran daerah selama beberapa tahun ke depan.
Burhanudin juga meminta Pemkab memberikan penjelasan mengenai realisasi pembayaran tahap pertama yang dijadwalkan berlangsung tahun ini. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kesiapan pemerintah dalam memenuhi kewajiban sesuai jadwal yang telah disepakati dengan PT SMI.
“Pembayaran tahap pertama tahun ini harus jelas bagaimana realisasinya. Begitu juga kewajiban pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah harus menyampaikan apakah kemampuan anggarannya mencukupi atau ada potensi kendala. Ini menyangkut akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti persoalan pengembalian pinjaman, pihaknya juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan mutu pekerjaan infrastruktur yang dibiayai dari dana tersebut.
Burhanudin menegaskan, pembangunan jalan harus memenuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Sebab, manfaat infrastruktur tersebut idealnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, sebanding dengan beban pinjaman yang harus dilunasi pemerintah daerah.
“Jangan sampai pinjamannya masih harus dibayar bertahun-tahun, tetapi jalan yang dibangun justru sudah mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Itu tentu menjadi persoalan serius. Kualitas pembangunan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digunakan,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong pengawasan proyek dilakukan secara ketat sejak tahap pengerjaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan penyedia jasa atau kontraktor menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi dan standar mutu yang telah ditentukan dalam kontrak.
“Karena sumber dananya merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan, setiap rupiah yang digunakan harus menghasilkan pekerjaan berkualitas. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat dirugikan akibat pembangunan yang tidak maksimal,” tambah Burhanudin.
Ia berharap Pemkab Tasikmalaya tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan transparansi pembiayaan, ketepatan pembayaran pinjaman, serta keberlanjutan kualitas infrastruktur.
Dengan keterbukaan informasi dan pengawasan yang optimal, pinjaman daerah sebesar Rp 230 miliar tersebut diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru terhadap kondisi keuangan daerah.
