INILAHTASIK.COM | Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya mengambil langkah penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice. Kali ini, penuntutan terhadap tersangka berinisial SF dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan resmi dihentikan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan perdamaian.
Penghentian penuntutan tersebut dilaksanakan di Kantor Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Mangunreja, Selasa, 17 November 2026. Keputusan itu didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm tertanggal 13 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dr Aka Kurniawan, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidak diambil secara serta-merta. Sebelum penghentian penuntutan dilakukan, jaksa terlebih dahulu melaksanakan ekspose perkara dan memperoleh persetujuan dari pimpinan Kejaksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Aka, penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif dapat ditempuh karena terdapat kesepakatan damai antara tersangka dan korban yang dilandasi kesadaran masing-masing pihak.
“Perdamaian ini lahir atas kehendak kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan, intimidasi ataupun tekanan dari siapa pun. Tersangka juga telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada korban,” ungkap Aka.
Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan penting dalam penerapan restorative justice adalah adanya upaya nyata untuk mengembalikan kondisi seperti semula, termasuk menyelesaikan kerugian yang dialami korban.
Dalam perkara SF, proses pemulihan tersebut telah dilakukan. Tersangka mengembalikan satu unit sepeda motor yang sebelumnya digadaikan serta menuntaskan seluruh kewajiban pinjaman kepada pihak saksi.
Dengan demikian, kerugian materiil yang muncul akibat perkara tersebut telah diselesaikan sepenuhnya.
Aka menilai, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu instrumen penegakan hukum yang memberikan ruang penyelesaian lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan semata-mata menjatuhkan hukuman.
“Penegakan hukum bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelaku. Ada kepentingan korban yang harus dipulihkan dan hubungan sosial yang perlu diperbaiki. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menekankan bahwa penghentian penuntutan melalui restorative justice tidak boleh dimaknai sebagai sikap permisif terhadap tindak pidana.
Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang mempertimbangkan sisi kemanfaatan, rasa keadilan, serta kondisi para pihak yang terlibat dalam perkara.
“Penghentian penuntutan ini bukan berarti tindak pidana dibiarkan begitu saja. Kami tetap mengedepankan aturan hukum, tetapi keadilan juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Nikodemus.
Ia menambahkan, penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat menjadi alternatif ketika persyaratan hukum terpenuhi dan hak-hak korban telah dipulihkan.
“Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, dan perdamaian antara korban dengan pelaku juga menjadi bagian penting dari terwujudnya keadilan,” pungkasnya.











