INILAHTASIK.COM | Ancaman bencana alam yang terus membayangi Kabupaten Tasikmalaya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berstatus sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi kedua di Jawa Barat, Pemkab Tasikmalaya mulai memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di tengah perubahan cuaca ekstrem.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menyebut kondisi geografis dan tingginya intensitas kejadian bencana membuat mitigasi tidak bisa lagi dipandang sebagai kegiatan tambahan. Sebaliknya, langkah antisipasi harus menjadi kesadaran bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, hingga kekeringan merupakan ancaman berulang yang harus dihadapi Kabupaten Tasikmalaya setiap tahunnya.
“Risiko kebencanaan di Kabupaten Tasikmalaya memang cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan indeks risiko bencana, kita berada di posisi kedua di Jawa Barat. Ini bukan sekadar angka, tetapi kondisi nyata yang harus menjadi perhatian bersama,” ungkap Asep, kepada wartawan, Selasa, 17 November 2026.
Ia menjelaskan, strategi penanganan bencana harus disesuaikan dengan karakteristik ancaman pada setiap musim. Ketika kemarau tiba, persoalan ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah telah mengalokasikan pembangunan sumur bor melalui APBD Perubahan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah yang kerap mengalami kesulitan air sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang menghadapi kekeringan.
Di sisi lain, memasuki musim penghujan, potensi banjir dan longsor membutuhkan perhatian lebih. Asep menilai, upaya pengurangan risiko tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana sudah terjadi. Kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda bahaya harus terus dibangun.
“Warga harus memiliki kewaspadaan terhadap lingkungan masing-masing. Jangan menunggu terjadi bencana baru melakukan tindakan. Ketika muncul tanda-tanda yang berpotensi membahayakan, masyarakat harus segera mengambil langkah antisipasi,” tegasnya.
Kewaspadaan tersebut, lanjut Asep, juga perlu mencakup ancaman bencana geologi, termasuk gempa bumi dan tsunami, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir selatan Kabupaten Tasikmalaya.
Selain memperkuat kesiapsiagaan warga, Asep menekankan pentingnya mengembalikan fungsi ekologis lingkungan melalui gerakan penghijauan secara berkelanjutan.
Penanaman pohon perlu diperluas, baik di kawasan hutan rakyat maupun lahan milik pemerintah. Menurutnya, keberadaan pepohonan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mulai dari membantu penyerapan air hujan, menjaga cadangan air tanah, hingga memperkuat struktur tanah di kawasan rawan longsor.
Ia berharap gerakan penghijauan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial, melainkan menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten.
“Menekan risiko bencana harus dimulai dari upaya mengembalikan fungsi alam. Salah satunya dengan memperbanyak penanaman pohon. Ini langkah nyata yang paling mendasar dan bisa dilakukan bersama-sama untuk mengurangi dampak bencana,” tandas Asep.











