INILAHTASIK.COM | Maraknya tawaran investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal hingga judi online menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya. Masyarakat didorong tidak hanya aktif menggunakan layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengenali risiko dan memastikan legalitas setiap produk yang ditawarkan.
Upaya tersebut dilakukan OJK Tasikmalaya melalui kegiatan edukasi literasi keuangan yang digelar bersama Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Muhamad Ijudin di Aula Desa Mekarjaya dan Aula Desa Jelat, Kabupaten Ciamis, Senin (24/8/2026) lalu.
Materi edukasi secara khusus menyoroti pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta judi online yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun persoalan sosial.
Asisten Manajer Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) serta Layanan Manajemen Strategis (LMS) OJK Tasikmalaya, Gina Giyani, mengatakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan harus dibarengi dengan pemahaman yang baik.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 69,57 persen. Sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.
“Semakin banyak masyarakat yang mengakses layanan keuangan tentu menjadi perkembangan positif. Tetapi akses tersebut harus dibarengi pemahaman agar masyarakat tidak salah memilih dan dapat menggunakan produk keuangan secara bijak,” kata Gina.
Ia mengingatkan, minimnya pengetahuan mengenai karakteristik produk keuangan dapat dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Modusnya antara lain menawarkan keuntungan investasi yang tidak masuk akal, pinjaman dengan proses cepat, hingga mengarahkan masyarakat pada aktivitas judi online.
Data Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menunjukkan persoalan tersebut masih menjadi perhatian serius. Sejak 2017 hingga Juli 2026, sebanyak 15.226 entitas ilegal telah dihentikan atau ditutup.
Jumlah tersebut terdiri dari 2.112 entitas investasi ilegal, 12.824 pinjaman online ilegal, 278 gadai ilegal, serta dua aktivitas ilegal lainnya.
“Melalui edukasi ini kami ingin masyarakat memahami mana pinjaman online dan instrumen investasi yang legal. Jangan sampai masyarakat tergiur hanya karena ditawarkan keuntungan besar atau kemudahan yang tidak masuk akal,” ujar Gina.
Menurutnya, masyarakat perlu melakukan pengecekan legalitas sebelum memutuskan menggunakan produk atau layanan jasa keuangan. Selain itu, data pribadi dan informasi keuangan juga harus dijaga agar tidak disalahgunakan.
“Jangan memberikan data pribadi ataupun informasi keuangan kepada pihak yang legalitasnya tidak jelas. Pastikan terlebih dahulu apakah produk dan penyedia layanan tersebut benar-benar legal,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Muhamad Ijudin menilai edukasi keuangan di tingkat desa memiliki peran penting. Sebab, pemahaman mengenai layanan keuangan yang aman harus menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Kami ingin masyarakat bisa membedakan investasi legal dan ilegal, bijak ketika menggunakan pinjaman online, serta tidak terjerumus ke dalam judi online,” kata Muhamad Ijudin.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga keuangan, serta berbagai unsur masyarakat.
OJK Tasikmalaya berkomitmen terus memperluas edukasi keuangan ke wilayah pedesaan di Priangan Timur. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan sekaligus mengenali berbagai modus aktivitas keuangan ilegal yang terus berkembang.
Dengan pemahaman yang semakin baik, masyarakat diharapkan tidak sekadar memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memilih produk yang legal, aman dan sesuai kebutuhan, serta tidak mudah terjebak tawaran keuangan ilegal.
