Ajak Kawal BLT, Viman: Jangan Beri Ruang Penyimpangan

Viman meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian agar ikut memelototi penyaluran BLT ini untuk meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan.

Ajak Kawal BLT, Viman: Jangan Beri Ruang Penyimpangan

BANDUNG, INILAHTASIK.COM | Anggota DPRD Propinsi Jawa, Viman Alfarizi Ramadan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah sebagai konpensasi pengalihan subsidi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Viman yang juga wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini meminta kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut untuk tidak memberi ruang sedikit pun terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan penyelewengan.

“Sudah cukup lah selama ini penyimpangan, penyelewengan dan korupsi Bansos itu terjadi. Kedepan tak boleh terjadi lagi. Kasihan rakyat kita yang sedang susah harus ditambah susah lagi karena hak yang harus diterima mereka dikorupsi,” ucapnya.

Ia mengaku sangat memahami reaksi keras penolakan berbagai elemen masyarakat baik buruh, mahasiswa dan lainnya atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM, melalui aksi demo yang terjadi serentak di berbagai daerah. Termasuk, di Kota Tasik sendiri.

“Sebagai wakil rakyat, saya bisa ikut merasakan, apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat. Termasuk, para mahasiswa yang gencar menolak kenaikan BBM itu. Sebagai agen moral dan intelektual, tentu wajar dan paham jika para mahasiswa marah. Itu artinya bahwa mahasiswa masih ada dan masih punya kepekaaan sosial,” ungkapnya.

Viman mengingatkan agar aneka aksi yang dilakukannya tak sampai kebablasan dan berlebihan, sehingga merugikan masyarakat sendiri. Ada tugas dan misi yang tak kalah penting dalam kontek kenaikan harga BBM ini, yaitu ikut mengawal dan memastikan BLT yang menjadi konpensasinya harus benar-benar tepat sasaran.

“Mari kita kawal bareng-bareng, agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran. Sehingga, tak membuat kegaduhan yang terus berulang karena banyak data-data penerima BLT yang tak akurat. Walaupun, dalam kontek ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk memastikan adanya pemutakhiran data tersebut,” tegasnya.

Viman juga meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian agar ikut memelototi penyaluran BLT ini untuk meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan.

“kalau perlu kasih hukuman yang berat buat siapa saja yang bermain-main dengan hak rakyat. Jangan bikin rakyat kita makin tambah susah dan berat beban hidupnya karena ulah oknum para koruptor BLT,” tandasnya.