APBD 2023 Kabupaten Tasik Akan Fokus ke Tiga Dinas Saja

Antara lain Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

APBD 2023 Kabupaten Tasik Akan Fokus ke Tiga Dinas Saja

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Tasikmalaya terus menggodok skema Rancangan APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023. Hingga saat ini memang belum final, tetapi gambaran umumnya sudah kentara.

Ketua DPRD Kab.Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi memberi gambaran bahwa APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2023 cenderung akan terfokus ke tiga dinas. Antara lain Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Adapun landasan pengalokasian anggaran tersebut, kata Asep, karena pihaknya mendapat Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan. SE tersebut berlaku untuk semua daerah di Indonesia.

“Berdasarkan SE tersebut lah kami fokuskan APBD tahun anggaran 2023 kepada empat hal. Dari 100 persen Dana Alokasi Umum itu, selain untuk belanja pegawai yang rutin, sebesar 29,4 persen atau Rp 420 miliar kami arahkan pada sektor Pekerjaan Umum, sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan,” terang Asep Sopari Jumat 11 November 2022.

Asep sendiri mengakui bahwa SE yang pihaknya terima memang menimbulkan kesulitan. Karena sejauh ini kemampuan daerah Kabupaten Tasikmalaya baru sekitar 3% dari APBD; sisanya berupa dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Kesulitan yang Asep maksud terkait imbasnya pada sektor lain, karena posinya akan sangat terbatasi. Misalnya untuk sektor pertanian, sektor pariwisata, dan sektor lainnya. Padahal sektor-sektor tersebut juga penting mengingat berhubungan langsung dengan hajat masyarakat.

“Saya sih sepakat jika APBD terfokus pada permasalahan masyarakat. Dengan format APBD yang akan datang ini tentu akan menjadi permasalahan masyarakat, karena bukan hanya berkurang, melainkan malah enggak ada. Inilah yang menjadi masalah tersendiri bagi kita,” lanjut Asep.

Atas dasar itulah politikus PDI Perjuangan tersebut menilai Pemerintah Pusat mesti cermat melihat permasalahan masing-masing daerah. Sehingga tidak menyamaratakan dalam hal kebijakan; sekalipun tidak berarti tidak mau diarahkan.

“Contohnya Kabupaten Tasikmalaya yang infrastrukturnya masih tertinggal. Bayangkan, sekitar 32% jalan utama di Kabupaten Tasikmalaya itu rusak parah. Maka pemerintah fokus pada hal tersebut, masalahnya pasti akan berbeda dengan Kota Tasikmalaya dan daerah lainnya,” Asep menandaskan.