DPRD Jabar Desak Pemprov Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa Pemprov Jabar harus mengubah asumsi bahwa keadaan pada tahun 2021 akan sama pada tahun 2022.

Oct 20, 2021 - 02:43
Oct 21, 2021 - 02:44
DPRD Jabar Desak Pemprov Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

KAB. SUMEDANG, INILAHTASIK.COM | Sektor perekonomian Jawa Barat harus menjadi aktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah wajib hadir sebagai regulator dan akselerator pembangunan perekonomian.

Demikian ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, di sela rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 di Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kabupaten Sumedang, Selasa 19 Oktober 2021.

Ia menuturkan, minimnya alokasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat jadi penghambat pertumbuhan ekonomi, di tengah situasi dunia usaha yang sudah mulai meningkat dan mobilitas masyarakat sudah mulai berangsur normal.

“Di tahun 2022 berdasarkan rancangan tidak jauh berbeda dengan 2021, dimana anggaran yang dialokasikan dari TAPD masih sangat minim," ujarnya.

Padahal, katanya, pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat, bisnis sudah berjalan, dan mobilitas penduduk mulai normal, juga ditunjang dengan vaksinasi menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Pemprov Jabar harus mengubah asumsi bahwa keadaan pada tahun 2021 akan sama pada tahun 2022. Hal itu hanya akan menghambat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Karena PAD itu hanya diplotting lebih rendah dari PAD tahun 2021 yang kondisi ekonominya tidak baik dibanding optimisme di tahun 2022. Seharusnya pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan peningktan PAD,” ucapnya.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa pihaknya akan fokus untuk mendorong program-program prioritas dari setiap dinas yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.

Yunadar pun menyebutkan program-programitu diantaranya digitalisasi untuk UMKM, peningkatan peralatan fishing untuk nelayan, dan pusat distribusi provinsi yang terus diperjuangkan Komisi II DPRD Jabar.

"Sejak tahun 2018 sudah mulai tahap pembangunan dan menjadi langkah positif sebagai pusat distribusi provinsi untuk mengendalikan kestabilan barang dan harga di Jawa Baratm,” tandasnya.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow