DPRD Jabar Minta Pemprov Perbaiki Data Penerima Bansos

BANDUNG, INILAHTASIK.COM | Menyikappi ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu), Husin meminta data bantuan sosial masyarakat khususnya di Desa Mundu, Kabupaten Cirebon agar segera diperbaiki. 

Menurutnya, data penerima manfaat yang diusulkan berbeda dengan data dari penerima bantuan provinsi sehingga terjadi ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan perlu ditelusuri dimana letak kekeliruan perbedaan data tersebut.

"Yang jelas, setiap usulan penerima bantuan selalu berbeda dengan penerimaan dilapangan. Tentu ini ada sebuah kesalahan dalam pendataan," kata Husin, Rabu 4 Agustus 2021.

Dia menjelaskan, data yang disampaikan dari bawah untuk disampaikan ke pemerintah dan realisasinya data menjadi berubah. Artinya desa sudah mendata secara akurat.

Tetapi hal itu berbeda dilapangan bahwa faktanya banyak penerima yang menerima bantuan tersebut. Artinya tidak tepat sasaran.

"Yang seharusnya mendapatkan bantuan ternyata tidak, yang sudah meninggal ternyata menerima bantuan atau yang ternyata orang kaya malah masih terdaftar sebagai penerima bantuan," tuturnya.

Sementara, lanjut Husin, dari hasil pertemuan Badan Anggaran (Banggar) dan rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) alokasi anggaran hanya sebesar Rp50 miliar untuk penanggulangan pandemi Covid 19. Sedangkan pemerintah pusat alokasi anggaran mencapai Rp15 Triliun. Sehingga ada ketimpangan bantuan atau alokasi anggaran selama PPKM.**

Baca juga: PARLEMEN DPRD Jabar Akan Bantu UMKM Disektor Digital Marketing