DPRD Kabupaten Tasik Minta Pemda Lebih Cermat Susun Perencanaan

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2021 pada rapat paripurna DPRD, Jumat 8 Juli 2022.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi menjelaskan bahwa LPP APBD merupakan cerminan atas kinerja pemerintah.

“Karena itulah selanjutnya menjadi tugas faksi-fraksi untuk menelaah, membedah dan memaksimalkan pembahasannya. Supaya menggambarkan tingkat kinerja pemerintah mengenai penggunaan anggaran,” ucap Asep Sopari.

Dalam menjalankan tugasnya, politikus Partai Gerindra tersebut mendorong semua fraksi dalam DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan pembahasan lebih tajam lagi. Hal tersebut untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan ke depan.

Secara pribadi, Asep Sopari memandang perlu mengkritisi beberapa hal. Namun lebih detilnya, ia tidak mau mendahuli hasil kajian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tasikmalaya secara kelembagaan.

“Saya kira nanti juga akan terungkap pada rekomendasi Banggar. Paling tidak, kami berharap pemerintah dapat merealisasikan anggaran lebih maksimal lagi, karena saya lihat silpa anggaran pada 2021 masih besar, di atas 200-an miliar,” tambah Asep Sopari.

Besarnya silpa pada APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2021 menunjukkan kurangnya kecermatan sejak perencanaan. Sehingga perhitungan awal dengan realisasi banyak berbeda.

“Jadi jangan terlalu besar dalam merencanakan kalau kira-kira realisasinya sedikit. Makanya, Pemerintah harus lebih cermat lagi,” tambahnya.

Di samping itu, DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga mendorong pemerintah agar memperbaiki komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, Pemda Kabupaten Tasikmalaya sangat membutuhkan bantuan dana transfer yang besar, untuk menutupi segala kekurangan.

Asep Sopari sangat tidak berharap kasus pada tahun anggaran 2021 terulang kembali. Alih-alin mendapat dana transfer, anggaran yang sudah terencanakan saja ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dana transfer yang ditarik kembali pada 2021 kan jumlahnya sangat besar. Itu sangat memukul Pemerintah. Karena beberapa sudah melakukan lelang, ada juga yang sudah melakukan pekerjaan. Itu salah satu indikasi atau bukti kurangnya efektivitas perencanaan dengan realisasi anggaran,” pungkas Asep Sopari.