INILAHTASIK.COM | Aksi Tenda Perjuangan yang digelar sejumlah aktivis di depan pagar Balai Kota Tasikmalaya hingga kini masih terus berlangsung. Hampir dua pekan para peserta aksi bertahan di lokasi, bahkan bermalam di tenda hingga waktu sahur, sembari menunggu respons dari pemerintah daerah terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
Namun hingga saat ini, belum terlihat langkah konkret dari Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menemui langsung para peserta aksi. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari sejumlah tokoh agama.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tasikmalaya, KH Aminudin Bustomi, menilai sikap pemerintah yang belum turun langsung menemui para aktivis berpotensi menimbulkan kesan bahwa aspirasi masyarakat tidak mendapat perhatian yang serius.
Menurutnya, para aktivis yang bertahan di tenda selama hampir dua pekan merupakan bagian dari masyarakat yang tengah memperjuangkan aspirasi publik. Karena itu, sudah semestinya pemerintah menunjukkan sikap terbuka dengan mendengar langsung apa yang mereka suarakan.
“Bagaimanapun mereka itu rakyatnya juga. Kalau ada warga yang sampai bermalam di tenda berhari-hari untuk menyampaikan aspirasi, seharusnya ada respons dari pemimpin daerah. Minimal datang menemui mereka,” ujarnya, Minggu 8 Maret 2026.
Ia menjelaskan, tuntutan yang dikawal para aktivis berkaitan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD Kota Tasikmalaya. Dalam pandangannya, rekomendasi tersebut tidak bisa dianggap sepele karena merupakan hasil dari proses politik lembaga legislatif yang mewakili suara masyarakat.
Karena itu, menurut KH Aminudin, publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana sikap dan langkah yang akan diambil pemerintah kota terhadap rekomendasi tersebut.
“DPRD itu representasi rakyat. Ketika mereka mengeluarkan rekomendasi, seharusnya ada kejelasan bagaimana pemerintah menindaklanjutinya. Jangan sampai masyarakat menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dari praktik pemerintahan yang sehat. Ketika komunikasi tidak terbangun, potensi kekecewaan publik justru bisa semakin melebar.
Pandangan senada disampaikan tokoh agama lainnya, KH Miftah Fauzi. Pimpinan Ponpes Al Muzzani Tajur Indihiang ini menilai persoalan yang tengah terjadi seharusnya tidak dibiarkan berlarut tanpa adanya komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurutnya, sikap saling mendengar merupakan kunci untuk menjaga kondusivitas sosial di tengah masyarakat.
“Kalau aspirasi sudah disampaikan melalui DPRD dan sekarang dikawal masyarakat, tentu pemerintah perlu memberikan penjelasan. Jangan sampai masyarakat merasa suaranya tidak didengar,” ujarnya.
KH Miftah juga menegaskan bahwa kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi memiliki makna simbolik yang kuat. Hal tersebut, menurutnya, bukan sekadar soal prosedur pemerintahan, tetapi juga menyangkut sikap kepemimpinan.
“Pemimpin itu bukan hanya bekerja di balik meja. Ketika masyarakat datang membawa aspirasi, kehadiran pemimpin untuk mendengar langsung akan menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir bagi rakyatnya,” katanya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, para aktivis masih bertahan di tenda yang berdiri di depan Balai Kota Tasikmalaya. Mereka menyatakan akan terus mengawal tuntutan hingga ada kejelasan sikap dari pemerintah kota terkait rekomendasi DPRD yang menjadi pokok persoalan.
