INILAHTASIK.COM | Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Fraksi PDI Pejuangan, Kepler Sianturi, S.MG.,M.A menggelar Reses III Tahun Sidang 2024-2025 Dapil I (Cihideung, Tawang, Bungursari), di Aula Kesbangpol Kota Tasikmalaya pada Selasa 19 Agustus 2025. Reses kali ini dengan dihadiri sekitar 100 orang peserta.
Dalam kesempatan itu, Kepler menyebutkan dirinya sengaja memilih tempat di Aula Kesbangpol untuk menunjukan kepada para birokrat bahwa para kader PDI Perjuangan ini exis.
“Selain itu, kita tunjukan bahwa kader PDI Perjuangan khususnya di Kota Tasikmalaya sangat solid dan militan agar kita semakin diperhitungkan secara politis di jajaran pemerintahan,” ujarnya.
Kepler menuturkan, reses ini rencananya di gelar 4 hari dan di 4 lokasi yang berbeda dengan peserta 100 orang setiap harinya.
“Sekarang kita di wilayah Cihideung, besok kita di Tawang, lalu lusa di Bungusari, dan terakhir kemungkinan akan digelar Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya dengan peserta campuran dari setiap kecamatan,” tuturnya.
Dalam reses tersebut, beberapa aspirasi dapat terserap yakni terkait masalah Kartus Indonesia Sehat (KIS), UMKM, MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program Penghapusan Tunggakan PBB yang di cetuskan Gubernur KDM.
“Pertama untuk KIS banyak keluhan dari masyarakat yang terkena dampak dinonaktifkan padahal warga tersebut memang tidak mampu dan membutuhkan jaminan kesehatan tersebut, kedepan kita akan dorong supaya Dinas terkait agar melakukan pemutakhiran data yang sangat sesuai jangan asal-asalan mencabut dan memasukn data,” ungkap Kepler.
Kemudian, lanjutnya, terkait UMKM yang ada kaitannya dengan Koperasi Merah Putih ini banyak masyarakat yang menunggu program tersebut beroprasi, namun untuk sekarang saya arahkan dulu para UMKM yang membutuhkan kepada BUMD kita yaitu Bank Al Madinah dan itu merupakan upaya saya agar BUMD kita bisa optimal.
Terkait program Sekolah Rakyat dan Penghapusan Tunggakan PBB, kata Kepler, banyak masyarakat yang masih bingung dan tidak jelas program tersebut.
“Informasi yang diterima masyarakat masih simpang siur terkait kejelasan program tersebut, dan kami akan mendorong supaya pemkot melakukan sosialisasi terkait kejelasan program itu,” tuturnya
Terakhir dirinya mendapatkan laporan terkait MBG yang diduga tidak sesuai prosedur.
“Ada beberapa masyarakat yang menemukan MBG yang diduga tidak sesuai, mulai dari makanan yang masih mentah, buah yang masih mentah, nasi yang sudah basi, dll. Terkait laporan tersebut kami akan tindak lanjuti kebenarannya, dan saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat bisa ikut mengawasi program tersebut agar bisa sesuai dan aman,” ucapnya.
“Semua aspirasi yang saya terima dalam reses ini akan saya sampaikan melalui rapat paripurna nanti ataupun melalui rapat kerja,” pungkasnya.
