INILAHTASIK.COM | Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi menyoroti soal pelayanan publik di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dinilainya tak optimal.
Ia menyebut harus ada evaluasi dan penambahan personel pada bagian pelayanan di dinas tersebut lantaran bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Berbicara pelayanan publik khususnya di Dinas Sosial harus bisa sangat-sangat optimal, karena menyangkut dengan masyarakat langsung yang harus dilayani dengan sangat baik. Dengan adanya penambahan personel dan juga evaluasi secara menyeluruh itu merupakan salah satu solusi agar pelayanan publik tersebut bisa berjalan secara optimal,” papar Kepler di kantornya, Kamis 18 September 2025.
Dirinya juga menyoroti permasalahan KIS PBI masyarakat yang banyak diblokir. Kepler menilai hal itu diperlukan duduk bersama dengan Pemkot dalam hal ini Dinsos, Dinkes dan BPJS.
“Pemkot perlu alokasikan dana untuk menanggulangi permasalahan BPJS yang diblokir, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal. Karena kita sepakati bersama bahwa jaminan kesehatan masyarakat ini merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi,” tegasnya.
Dengan demikian, ia pun menyarankan agar Dinas Sosial mengadakan posko pengaduan untuk melayani masyarakat yang memang KIS PBI nya terkendala/diblokir.
“Karena akhir-akhir ini saya sering menerima laporan masyarakat yang kesulitan dalam mengurus KIS padahal masyarakat tersebut sedang mengalami sakit yang cukup parah. Dan pada saat melakukan pengurusan KIS tersebut, pelayanan di Dinsos ini lamban yang mengakibatkan pelayan di Rumah Sakit juga terkendala,” jelasnya.
“Seperti contoh satu kasus dimana ada satu pasien yang KIS nya tidak aktif/di blokir. Namun pada saat melakukan pengajuan ke Dinsos, pasien tersebut harus melengkapi persyaratan tambahan yakni surat rujukan. Padahal diperiksa pun belum mau keluar rujukan bagaimana?. Hal ini yang harus jadi perhatian Dinsos untuk bahan evaluasi,” pungkasnya.