INILAHTASIK.COM | Sejak pertama dijalankan hingga sekarang, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih terus menjadi sorotan publik.
Kehadiran program ini banyak menuai polemik di kalangan masyarakat, mulai dari keluhan tentang menu yang tidak disukai, makanan sudah basi, terdapat belatung di dalamnya, menu minimalis hingga maraknya keracunan yang diduga usai mengkonsumsi menu MBG.
Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Kota Tasikmlaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait keluhan-keluhan tersebut sekaligus meminta program MBG dievaluasi secara menyeluruh.
Soal kelayakan menu, kata Kepler, setiap dapur MBG terdapat ahli gizi yang bertugas untuk mengatur kelayakan makanan untuk dikonsumsi oleh siswa.
“Di sini, ahli gizi harus berperan memastikan makanan yang dibeli dan didistribusikan kepada masyarakat benar-benar aman dan bergizi,” tegas Kepler, Kamis 25 September 2025.
Ia mencontohkan jenis makanan yang harus diantisipasi di antaranya daging ayam, karena sering ditemukan ketidaklayakan.
”Saya pernah menemukan ada daging ayam tiren dengan jumlah cukup banyak diperjualbelikan. Pada saat itu, saya dengan pihak terkait langsung melakukan sidak ke beberapa penjual dan Rumah Potong Ayam (RPA) yang ada di Kota Tasikmalaya. Dengan adanya temuan itu, dapur MBG juga harus berhati-hati, bisa memastikan setiap produk yang akan dibeli aman dan sesuai,” ucapnya.
“Mengapa harus demikian? karena sejatinya program MBG ini baik, dan sangat membantu Masyarakat. Tetapi, kualitas harus tetap diperhatikan, karena makanan sehat dan bergizi akan menentukan masa depan anak bangsa,” tuturnya.
Kepler juga memberikan masukan agar makanan MBG benar-benar layak untuk dimakan dan disukai anak-anak, agar program tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau program ini akan dilanjutkan, pemerintah harus turun untuk mengecek ke lokasi MBG. Pastikan sesuai dengan standar. Upaya tersebut akan berguna untuk meningkatkan kemanan dan meminimalisir permasalahan. MBG ini program yang baik, anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga sudah maksimal. Artinya, hindari permainan yang bisa merugikan rakyat juga negara,” tegasnya.
Ia pun mendesak pemerintah agar segera membentuk tim investigasi yang didalamnya melibatkan semua pihak, baik Aparat Penegak Hukum (APH) maupun pemerintahan. Hal itu bertujuan untuk menerima dan menindaklanjuti serta mencegah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG.