Komisi II DPRD Kab.Tasik Dorong Pemkab Sikapi DAU yang Fokus pada Tiga Sektor

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Dana Alokasi Umum (DAU) yang hanya terfokus pada tiga sektor yakni kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dinilai bakal makin mempersempit ruang gerak Pemkab Tasikmalaya dalam membangun daerahnya untuk bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19.

Edaran DAU dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah ini diprediksi akan menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, M Hakim Zaman, menilai kebijakan tersebut menjadi hal yang sangat ironis disaat Presiden Joko Widodo menggelorakan program pemulihan ekonomi, salah satunya menumbuhkan UMKM dan ketahanan pangan. 

Diketahui, dari total DAU Kabupaten Tasikmalaya sekitar Rp1,4 triliun, 70 persennya dialokasikan untuk belanja langsung atau belanja pegawai. Sementara sisanya, sekitar Rp 420 miliar yang dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung atau belanja barang. 

Maka di tahun 2023, bertolak dari Surat Edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan ini, maka untuk belanja tidak langsung hanya diarahkan pada tiga sektor (dinas). Dinas tersebut yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum.

"Kami di Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya mendorong pimpinan DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya, segera melakukan langkah kongkrit untuk menyikapi kebijakan pemerintah pusat ini. yang mana kami nilai tidak adil untuk sektor lain, atas keluarnya edaran tersebut," terang Hakim, Kamis 1 Desember 2022.

Kebijakan tersebut, terang Hakim, menjadi hal ironis disaat presiden menggelorakan program pemulihan ekonomi salah satunya menumbuhkan UMKM dan ketahanan pangan. Kebijakan ini jelas akam memberatkan.