Optimalkan PAD, Andi Warsandi Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Andi Warsandi dorong Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya agar meningkatkan sistem pembayaran dengan teknologi digital guna optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Hal itu dikatakan politisi Partai Gerindra tersebut usai melakukan kunjungan kerja ke Bapenda Kota Tasikmalaya, Senin 09 Januari 2023. 

"Kedepan perlu kita pikirkan seperti apa agar penerimaan pendapatan bisa lebih optimal, salah satunya dengan cara pemanfaatan teknologi digital. Nantinya tak lagi di tagih secara manual, tinggal diinfokan ke WP bisa dilakukan transaksi lewat platform teknologi," kata Andi.

Hal itu, kata Andi, sebagai upaya optimalisasi dan memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran agar lebih variatif dan di tempat yang mudah dijangkau WP.

Ia juga mengingatkan, terhadap WP yang self assesment harus dipantau untuk dilakukan perhitungan dengan benar agar pendapatan di objek pajak tersebut bisa dapat perhitungan realtime nya seperti apa.

Kemudian, lanjut Andi, untuk yang sudah menerapkan Taping Box, kita harap bisa dilakukan pencermatan dan pengawasan secara maksimal agar berjalan dengan baik, karena bisa jadi upaya pendongkrak PAD. 

Kepala Bapenda Kota Tasikmalaya Hady Riadi SIP mengatakan, di tahun 2022 pihaknya mendapat tambahan target pendapatan menjadi RP 168 Miliar, realisasi kita hanya di Rp 159 Miliaran, atau 94,49 persen dari target.

"Jadi ada target tak terpenuhi sebesar Rp 9,2 Miliar. Tapi kalau bicara target murni sebenarnya kita sudah 103 persen, karena di perubahan ada penambahan Rp 15 miliar lagi, bahkan dua kali naik, sehingga total keseluruhan kenaikan Rp 34 miliaran. Segala upaya sudah kita tempuh dan realisasi hanya 94 persen saja," terangnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan mengadopsi dan berinovasi dalam bentuk digitalisasi. Contoh SPPT PBB yang selama ini dicetak di kertas, ke depan secara bertahap akan diubah menjadi digital. 

"Dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Karena kalau masih menggunakan kertas, pencetakan memakan waktu tiga bulan,  belum distribusi secara manual door to door ke WP. Minimal ada upaya mengefektivkan dan efisiensikan," ujar Hady.

Selama ini, kata Hady, pihaknya terkendala dengan database PBB yang belum akurat, kita akan verifikasi. Meski proses waktu cukup panjang, karena tak bisa di verifikasi sample saja, harus per objek pajak satu per satu, didatangi dan hitung. Termasuk optimalisasi sumber pendapatan baru lainnya.