INILAHTASIK.COM | Suasana berbeda terasa di Aula Lantai II Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta No.576, Bandung, Senin 4 Mei 2026. Ruang yang biasanya diisi rapat teknis berubah menjadi arena diskusi strategis antara aparat penegak hukum dan otoritas sektor energi.
Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar I mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP) dengan fokus pada pengawasan distribusi minyak dan gas bumi (migas). Forum ini menyoroti pentingnya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan energi tetap aman.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Ir Bambang Tirtoyuliono MM, menegaskan bahwa pengelolaan energi tidak bisa dilakukan secara parsial.
“ESDM punya data kuota, titik distribusi, dan peta kerawanan. Polri punya kekuatan penegakan hukum di lapangan. Kalau dua ini tidak satu frekuensi, kebocoran BBM subsidi akan terus terjadi. Hari ini kita satukan langkah,” ujarnya.
Kegiatan ini dipimpin Ketua Pelaksana KKP, Kombes Pol Hidayat SH SIK, yang menilai kolaborasi lintas sektor sebagai kebutuhan mendesak.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri mengawal distribusi migas. Harus sinergi dari hulu ke hilir,” katanya dalam sambutan.
Dalam pemaparannya, Bambang mengurai secara rinci sistem distribusi migas di Jawa Barat, termasuk titik-titik rawan penyimpangan BBM subsidi. Ia menyebut pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari verifikasi kuota SPBU, pemantauan GPS armada tangki, hingga audit distribusi ke agen dan pangkalan.
“Masalah klasiknya ada di hilir. Data kami lengkap, tapi eksekusi di lapangan butuh back up penegakan hukum. Di sinilah peran Polri,” jelasnya.
Diskusi berlangsung dinamis. Para peserta didik aktif mengajukan pertanyaan terkait modus penyelewengan, respons cepat saat terjadi kelangkaan, hingga peluang patroli gabungan antara Polri dan ESDM.
Dari forum diskusi kelompok (FGD), muncul dua komitmen utama. Pertama, penguatan kolaborasi untuk memastikan distribusi migas berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kedua, peningkatan koordinasi dan kesamaan persepsi dalam pengawasan yang berkelanjutan.
“Kalau ESDM bicara data, Polri bicara pengamanan. Disatukan, rakyat yang untung karena stok aman, harga stabil, dan subsidi tidak bocor,” tegas Bambang.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama. Seluruh rangkaian berjalan lancar. Bagi Bambang, kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para calon perwira menengah Polri yang akan bertugas di wilayah.
“Mereka harus paham, energi adalah urat nadi bangsa. Mengawalnya butuh sinergi, bukan sekat. Ketika Polri dan ESDM satu frekuensi, kebocoran bisa dicegah dari awal,” pungkasnya.
