Rekomendasi LKPJ Wali Kota, Kondisi RSUD dr Soekardjo Jadi Sorotan Utama

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang III tahun 2021-2022, dan persetujuan atas rekomendasi DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2021, di ruang rapat paripurna, Senin 09 Mei 2022.

Ketua DPRD H Aslim mengatakan, dari seluruh rekomendasi yang sudah disampaikan oleh perwakilan panitia khusus LKPJ, ada satu hal yang paling krusial dan kita ketahui bersama saat ini terkait dengan kondisi RSUD dr Soekardjo. Ini menjadi PR kita bersama, bagaimana membenahi RS plat merah tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dede Muhammad Muharam dalam instrupsinya meminta agar Pemkot lebih peka menyikapi kondisi RSUD dr Soekardjo. 

"Segera tunaikan kewajiban Pemkot, untuk membayar tunggakan ke RSUD yang jumlahnya mencapai Rp 12 Miliar. Hal itu tak lain, agar kinerja rumah sakit bisa lebih maksimal," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota H Muhammad Yusuf  mengatakan, terkait dengan kondisi RSUD dr Soekardjo pihaknya tengah mengkaji terkait dengan sejumlah kebijakan yang ada, salah satunya soal KSO.

Menurutnya, KSO ini dibuat ketika rumah sakit tidak bisa memenuhi pembiayaan sendiri, maka boleh dilakukan kerjasama, tapi kerjasama tersebut harus saling menguntungkan. Sekarang tinggal ditinjau lagi, mana KSO yang perlu direvisi. 

"Kita akan inventarisir dulu, saya nanti menerima laporan dari dewan pengawas, mana saja KSO yang perlu direvisi, dan sudah habis kontrak, segera diputus, kalau mau diperpanjang, mungkin bisa dicari alternatif lain untuk perpanjangannya," tuturnya.

Contohnya laboratorium. Kontraknya kan sudah habis, ia berharap nanti pihak rumah sakit kerjasamanya dengan BUMN, supaya lebih enak. Termasuk terkait dengan stok obat.

"Saya sudah berbicara dengan beberapa BUMN yang bergerak di bidang itu, dan siap menyuplai obat ke rumah sakit no limit. Jangan sampai terjadi kekosongan obat," tambahnya.

Yusuf menyebut, disamping kita memperbaiki management rumah sakit, termasuk dengan ketersediaan obat dan lainnya juga harus turut kita benahi. Karena percuma juga managementnya bagus, sementara sarana prasarananya kurang memadai. 

"Kasian kalau pasien harus beli obat keluar, karena harga obat diluar jelas berbeda dengan didalam rumah sakit. Jadi kita akan perbaiki dulu management di rumah sakit, dasarnya laporan dari dewan pengawas," ujarnya.

Ia menegaskan, agar setiap kebijakan direktur atau direksi RSUD dr Soekardjo harus sepengatahuan dewan pengawas, karena dewas ini merupakan mata dan telinga pemerintah daerah.