INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mengarahkan strategi penanggulangan kemiskinan pada penguatan sektor industri kreatif dan manufaktur padat karya. Sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, mengatakan persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah serius yang harus ditangani secara bersama-sama. Terlebih, jika melihat indikator pendapatan per kapita, Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi tantangan cukup berat dibandingkan daerah lain di Jawa Barat.
Menurut Asep, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan program bantuan sosial, tetapi juga memperkuat sektor ekonomi produktif yang mampu memberikan penghasilan berkelanjutan bagi masyarakat.
“Kita menyadari bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih cukup tinggi. Bahkan, kalau dilihat dari rata-rata pendapatan per kapita, posisi kita masih berada di urutan kedua terendah di Jawa Barat. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab melalui langkah-langkah konkret,” ujar Asep, kepada wartawan, Kamis, 19 November 2026.
Sebagai upaya mencari peluang penyelesaian, Asep mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sentra industri dan pelaku usaha lokal. Beberapa sektor yang dikunjungi di antaranya industri sepatu, tas, pakaian atau garmen, hingga industri produksi topi.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, potensi pengembangan industri, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang selama ini membuat sektor manufaktur lokal belum berkembang secara maksimal.
Dari hasil komunikasi dengan para pengusaha, Asep menemukan bahwa persoalan utama yang dihadapi industri kreatif di Kabupaten Tasikmalaya justru bukan terletak pada pemasaran produk.
Ketersediaan tenaga kerja, terutama sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan produksi, menjadi kendala yang perlu segera dicarikan jalan keluar.
“Setelah kami melihat langsung ke beberapa tempat produksi, ternyata kebutuhan industri cukup besar. Persoalannya bukan pada bagaimana menjual produknya, tetapi justru ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan,” ungkapnya.
Temuan tersebut menjadi perhatian Pemkab Tasikmalaya dalam menyusun langkah intervensi di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah daerah berencana mendorong program peningkatan kompetensi atau upskilling agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Asep menilai, pelatihan tenaga kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan riil perusahaan. Dengan demikian, peserta pelatihan tidak sekadar memperoleh sertifikat keterampilan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk langsung terserap di lapangan pekerjaan.
Menurutnya, keterhubungan antara pemerintah, lembaga pelatihan, masyarakat, dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang produktif.
“Kita ingin pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pabrik. Jangan sampai masyarakat sudah dilatih, tetapi keterampilannya tidak cocok dengan kebutuhan industri. Harus ada kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan,” tegasnya.
Ia optimistis, apabila persoalan ketersediaan tenaga kerja terampil dapat diatasi, industri kreatif dan manufaktur di Kabupaten Tasikmalaya berpeluang tumbuh lebih besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengusaha melalui peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga masyarakat melalui terbukanya kesempatan kerja.
Asep berharap, pengembangan sektor industri tersebut dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kalau tenaga kerja lokal bisa terserap, masyarakat memiliki pekerjaan dan pendapatan yang lebih stabil. Dari situlah kita membangun kekuatan ekonomi keluarga. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang bekerja, maka angka kemiskinan juga bisa kita tekan,” pungkasnya.











