Viman Alfarizi Tampung Curhatan Soal Bansos

data-data yang sudah ada seperti data pembayaran pajak, data pendapatan dan data-data status yang lainnya itu bisa dikolaborasikan sehingga menghasilkan data-data penerima BLT yang memang valid dan memang berhak menerima manfaat.

Viman Alfarizi Tampung Curhatan Soal Bansos

KOTA TASIK, INILAHTASIK.COM | Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Viman Alfarizi Ramadhan, menggelar Reses 1 tahun sidang 2022 –2023, di sala satu rumah makan, Jalan Letjend Mashudi, Kota Tasikmalaya pada Rabu 02 November 2022.

Dalam kesempatan ini, Viman mengaku telah menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan DTKS, BLT tersalurkan harus dengan baik.

Data ini, kata Viman, harus terus update sehingga yang menerima BLT itu memang berhak. RT/RW selaku garda terdepan harus menjadi salah satu referensi data.

Ia mengatakan, data-data yang sudah ada seperti data pembayaran pajak, data pendapatan dan data-data status yang lainnya itu bisa dikolaborasikan sehingga menghasilkan data-data penerima BLT yang memang valid dan memang berhak menerima manfaat.

Kemudian, lanjutnya, juga terkait rumah tidak layak huni (rutilahu) yang menjadi program unggulan pemerintah Jawa Barat masih sangat diperlukan sekali.

“Kami juga dari DPRD provinsi Jawa Barat terutama komisi IV di bidang pembangunan menyuarakan catatan pandangan umum di APBD kemarin,” katanya.

“Ketika ketuk palu, kita harapkan jumlahnya di tahun depan itu bisa ada 20 ribu, tambahan baru Rutilahu seluruh Jawa Barat dan kita selalu memperjuangkan masalah nominalnya di angka 25juta,” ujar Viman.

Ia pun bersyukur sudah ada kenaikan diangka 20 juta tetapi itu juga masih ada masukan bahwasanya kesannya itu masih kurang terutama masalah besi.

Menurutnya, memang syarat untuk spek besi itu terlalu penting karena disana menurut masyarakat dan lebih menitikberatkan kepada ketersediaan atap yang mencegah bocor.

“Kita juga terus kawal ketika eksekutif, dinas dan gubernur ingin melakukan program tersebut kita selalu berdiskusi dan kita juga menyampaikan hal-hal terkait apa yang layak memang diterima masyarakat itu sehingga sekarang juga sudah tunai,” ucapnya.

Tunai itu, diharapkan bisa menjadi pendorong ekonomi ditengah masyarakat jadi bisa membeli warung terdekatnya dan paling penting ada perputaran ekonomi dibawah.

“Kita juga terus memperjuangkan bagaimana data DTKS ini memang menjadi data yang valid itu memang perjuangan yang panjang karena memang 250 juta warga Indonesia, warga Jawa Barat hampir seperlimanya,” jelasnya

“Itu adalah PR yang luar biasa dan harus ada kolaborasi RT, RW kemudian juga Dinas Sosial Kota, Propinsi dan Pusat,” tandasnya.