INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Dampak Kekeringan yang dipimpin Wakil Bupati Asep Sopari Al Ayubi, Jumat 17 Juli 2026.
Rapat yang dihadiri unsur BPBD, perangkat daerah, para camat, serta pemangku kepentingan lainnya itu difokuskan pada penyusunan langkah cepat untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih, gangguan ketahanan pangan, hingga ancaman bencana susulan.
Wakil Bupati Asep Sopari Al Ayubi menegaskan bahwa ancaman kekeringan harus direspons secara serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Persoalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi ini sebenarnya sudah diprediksi sebelumnya, sehingga seluruh perangkat daerah harus siap menghadapi dampaknya agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas,” ujar Asep.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian, serta instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan. Salah satu langkah yang harus segera dilakukan ialah mengoptimalkan penggunaan pompa air di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
“Saya minta pompa-pompa air di daerah rawan segera diaktifkan. Kalau situasinya mendesak, pemanfaatannya tidak hanya untuk mengairi sawah, tetapi juga dapat digunakan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk untuk mandi, mencuci, dan kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Selain ancaman kekurangan air, Asep mengingatkan bahwa musim kemarau juga dapat meningkatkan risiko bencana lain ketika musim hujan kembali datang. Menurutnya, tanah yang mengering dan retak di kawasan lereng berpotensi memicu longsor saat kembali diguyur hujan.
“Kita jangan lengah. Tanah yang retak saat kemarau bisa menjadi titik lemah. Ketika hujan turun dan air masuk ke celah-celah tersebut, potensi longsor susulan sangat mungkin terjadi,” ungkapnya.
Asep juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya selama ini memiliki curah hujan yang tinggi, namun persoalan kekurangan air tetap berulang setiap musim kemarau.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Air hujan melimpah setiap tahun, tetapi ketika kemarau baru berjalan beberapa waktu, kita sudah menghadapi persoalan air bersih. Artinya ada yang harus dibenahi melalui program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang, termasuk upaya konservasi lingkungan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Asep meminta warga tidak melakukan tindakan yang dapat memicu munculnya titik api.
“Jangan membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran. Kelalaian kecil bisa menimbulkan kerugian yang besar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Roni, menjelaskan berdasarkan hasil analisis dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tren penurunan curah hujan diperkirakan berlangsung hingga akhir September.
“Prediksi menunjukkan curah hujan akan terus menurun pada Agustus sampai September. Pemprov Jawa Barat juga telah menetapkan status siaga darurat hingga 30 September, sehingga kami memperkuat langkah mitigasi sejak sekarang,” kata Roni.
Menurutnya, rakor tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar dampak kekeringan dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi kondisi darurat.
“Saat ini Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada tahap siaga. Karena itu, fungsi kesiapsiagaan harus dimaksimalkan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi krisis air maupun bencana lainnya,” ujarnya.
Asep meminta para camat dan pemerintah desa aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama terkait ketersediaan air bersih. Jika ditemukan warga mulai mengalami kesulitan memperoleh air, laporan diminta segera disampaikan secara berjenjang agar bantuan dapat segera disalurkan.
“Kita harus bergerak bersama. Kolaborasi seluruh unsur pemerintah menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan setiap persoalan bisa ditangani dengan cepat,” pungkasnya.
