INILAHTASIK.COM | Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mempercepat pembangunan. Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rd Diky Candra Negara, mengusulkan pembentukan tim yang ia sebut sebagai Tim Jalan-Jalan Pintar (JJP) untuk menjajaki peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga sektor swasta.
Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkenalkan kondisi dan potensi Kota Tasikmalaya kepada berbagai pihak yang berpeluang menjadi mitra pembangunan.
Diky berpandangan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Diperlukan pendekatan yang lebih aktif untuk mencari peluang kolaborasi yang memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat.
“Saya sempat mengusulkan agar kita punya Tim Jalan-Jalan Pintar. Tim ini bisa melakukan presentasi kepada pihak swasta maupun pemerintah pusat dan provinsi mengenai kondisi Tasikmalaya serta potensi yang bisa dikerjakan bersama,” ujar Diky, saat diwawancara usai apel peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya, Sabtu (17/10/2026).
Menurut dia, kolaborasi lintas pemerintahan dan dunia usaha dapat membuka ruang bagi pengembangan berbagai potensi lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
Diky menilai, Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah tantangan mendasar yang harus ditangani secara bersamaan. Dua persoalan yang menjadi perhatian utamanya adalah persoalan sampah dan kondisi ekonomi masyarakat.
Untuk sektor ekonomi, ia mendorong penguatan pemasaran produk lokal, khususnya hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu gagasan yang disampaikan ialah mengoptimalkan Pasar Online Tasik dengan pendekatan berbasis kecamatan. Melalui skema tersebut, produk unggulan dari setiap wilayah diharapkan dapat dipasarkan lebih luas tanpa harus bergantung pada pemasaran konvensional.
“Pasar Online Tasik sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Produk-produk asli Tasik, hasil pertanian, dan produk UMKM bisa dijajakan melalui sistem yang berbasis kecamatan,” katanya.
Selain membuka akses pemasaran, Diky menilai pemerintah perlu mengembangkan kerja sama yang memungkinkan potensi lokal menjadi bagian dari agenda pembangunan yang lebih besar.
Ia menekankan bahwa penyesuaian anggaran dan perubahan kebijakan dari pemerintah di atasnya harus direspons dengan strategi yang adaptif. Pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan, menyusun prioritas, dan menawarkan program yang memiliki nilai manfaat jelas bagi calon mitra.
Melalui gagasan Tim JJP, Diky berharap upaya memperkenalkan potensi daerah tidak berhenti pada pemaparan, tetapi berlanjut menjadi kerja sama konkret.
“Yang kita cari adalah bagaimana potensi yang ada bisa dikerjakan bersama untuk memajukan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Ia berharap usia ke-25 Kota Tasikmalaya menjadi momentum memperkuat inovasi, memperluas kemitraan, dan menghadirkan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah daerah.
