INILAHTASIK.COM | Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendorong pengawasan pembangunan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif untuk memastikan program prioritas nasional berjalan sesuai ketentuan.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas pemerintah daerah dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut mengemuka saat jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengikuti webinar nasional bertajuk Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional Kolaboratif dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik, Rabu, 28 Oktober 2026.
Kegiatan yang diikuti secara daring itu dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kurniawan, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana, serta Sekretaris Inspektorat Enjang Rahmat Sodik. Sejumlah pejabat struktural, auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) juga turut mengikuti agenda tersebut.
Inspektur Itda Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana, mengatakan pengawasan terhadap program pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan rutin, tetapi harus mampu memastikan program berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengawasan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Kami ingin memastikan setiap program strategis nasional di Kabupaten Tasikmalaya terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengawasan yang terintegrasi serta berorientasi pada hasil,” ujar Dadan.
Ia menilai, keterlibatan jajaran pengawas daerah dalam forum nasional tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat pemahaman mengenai kebijakan pengawasan sekaligus menyelaraskan pelaksanaannya dengan arah pembangunan pemerintah pusat.
Dengan pendekatan kolaboratif, Inspektorat diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program sejak tahap awal. Langkah tersebut penting agar potensi penyimpangan dapat dicegah dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Enjang Rahmat Sodik, menekankan perlunya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menghadapi tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Menurut Enjang, APIP harus mampu menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan pendampingan kepada perangkat daerah. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada temuan setelah kegiatan berlangsung, tetapi juga berperan dalam mencegah kesalahan selama proses pelaksanaan program.
“APIP harus lebih proaktif, independen, dan berintegritas. Sinergi pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk meminimalkan risiko maupun penyimpangan anggaran, sekaligus mendeteksi hambatan lebih awal agar dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan,” kata Enjang.
Ia menjelaskan, peran APIP juga mencakup penjaminan kualitas (quality assurance) dan layanan konsultansi (consulting) bagi perangkat daerah. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapat membantu memastikan kebijakan dan kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatuhan, efektivitas, serta akuntabilitas.
Untuk mendukung peningkatan profesionalisme, Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong auditor dan PPUPD mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk pelatihan dan webinar yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP.
Enjang menyebut, penguatan kompetensi dinilai penting agar aparatur pengawasan memiliki kemampuan yang memadai dalam mengidentifikasi risiko, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui langkah tersebut, pihaknya berharap pengawasan internal dapat menjadi instrumen pencegahan sekaligus pengawal keberhasilan pembangunan. Setiap program prioritas nasional yang dijalankan di daerah diharapkan terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pengawasan yang transparan dan berintegritas juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus memastikan anggaran pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga Kabupaten Tasikmalaya.
