INILAHTASIK.COM | Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Tasikmalaya didorong tidak sekadar menjadi nama dan struktur organisasi. Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (FK-KKMP) meminta pemerintah mempercepat operasionalisasi koperasi agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Desakan tersebut mengemuka dalam audiensi FK-KKMP bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya di ruang VVIP Balekota, Selasa (15/9/2026).
Bagi masyarakat, berjalannya KKMP di setiap kelurahan berpotensi membuka akses yang lebih dekat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Di sisi lain, koperasi juga diharapkan menjadi ruang baru bagi pengembangan usaha dan aktivitas ekonomi warga.
Ketua FK-KKMP Kota Tasikmalaya, Sofian Muhtar, mengatakan percepatan operasional menjadi hal penting agar keberadaan KKMP tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan.
“Jangan sampai koperasi hanya terbentuk secara administrasi, tetapi belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami ingin KKMP segera berjalan dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” kata Sofian, kepada wartawan, Jumat 18 September 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyaluran barang bersubsidi melalui KKMP. Untuk merealisasikannya, diperlukan regulasi turunan yang menjadi pijakan teknis pelaksanaan Instruksi Presiden.
Menurut Sofian, kepastian aturan tersebut akan menentukan sejauh mana koperasi dapat menjalankan fungsi pelayanan ekonomi di tingkat kelurahan.
“Kalau regulasinya jelas, koperasi akan lebih mudah bergerak. Termasuk bagaimana penyaluran barang bersubsidi bisa dilakukan melalui KKMP sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan tersebut lebih dekat,” ujarnya.
Tak hanya menjadi jalur distribusi, KKMP juga diharapkan mampu berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal. Koperasi dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kegiatan usaha sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan.
Namun, untuk menuju tahap tersebut, pihaknya menilai masih ada sejumlah kebutuhan yang harus disiapkan, mulai dari lahan dan bangunan hingga penguatan koordinasi Satgas KKMP.
“Yang kami sampaikan bukan hanya soal penyaluran barang bersubsidi. Kami juga mendorong dukungan untuk lahan, bangunan, penguatan sumber daya manusia dan pengembangan kegiatan usaha koperasi,” kata Sofian.
Dalam audiensi tersebut, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tasikmalaya Hanafi dan Kabid Koperasi Diskumkmperindag Raden Deni turut membahas langkah percepatan KKMP.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Koperasi akan memfasilitasi pertemuan antara KKMP dengan Bulog dan Pertamina. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membahas secara konkret mekanisme percepatan penyaluran barang bersubsidi melalui koperasi.
Langkah itu dinilai penting karena keberhasilan KKMP pada akhirnya akan diukur dari manfaat yang muncul di tengah masyarakat, bukan sekadar dari terbentuknya kepengurusan koperasi.
FK-KKMP juga mendorong pertemuan lanjutan dengan Wali Kota Tasikmalaya untuk membahas strategi percepatan operasionalisasi KKMP di seluruh Kota Tasikmalaya.
“Kami berharap ada langkah konkret. Tujuan akhirnya tentu bagaimana KKMP ini bisa hidup, berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masing-masing kelurahan,” tutur Sofian.
Jika berjalan sesuai harapan, KKMP bukan hanya menjadi lembaga ekonomi di tingkat kelurahan, tetapi juga dapat menjadi salah satu pintu bagi warga untuk memperoleh akses barang kebutuhan tertentu sekaligus mengembangkan aktivitas usaha berbasis potensi ekonomi lokal.
Karena itu, percepatan operasionalisasi KKMP menjadi pekerjaan penting agar keberadaan koperasi bentukan pemerintah ini segera beralih dari struktur organisasi menjadi layanan ekonomi yang benar-benar dirasakan warga.
