INILAHTASIK.COM | Proses pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr Soekardjo berujung gugatan hukum. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, resmi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh seorang warga, Taufiq Rahman, pada Kamis (5/11/2026).
Gugatan tersebut dilayangkan karena Taufiq menilai terdapat sejumlah persoalan dalam mekanisme pengangkatan Dewas RSUD dr Soekardjo. Ia menduga proses tersebut mengandung cacat prosedur, cacat substansi hingga cacat kewenangan.
Taufiq mengungkapkan, persoalan itu sebenarnya telah disampaikan sebelumnya dalam forum DPRD Kota Tasikmalaya. Namun, karena menilai belum ada penyelesaian, ia akhirnya menempuh jalur hukum untuk menguji keabsahan keputusan kepala daerah tersebut.
“Seperti yang sudah saya sampaikan di DPRD Kota Tasikmalaya sebelumnya, ada dugaan kesalahan sejak awal dalam penerbitan SK Wali Kota Nomor 500/Kep.810-Ek/2026,” ujar Taufiq kepada wartawan, Minggu, 8 November 2026.
Menurutnya, pengisian keanggotaan Dewas harus mengacu pada ketentuan yang mengatur komposisi unsur keuangan, kesehatan, serta tenaga profesional.
Dalam keputusan yang dipersoalkan, tiga nama telah dilantik untuk mengisi posisi tersebut. Mereka yakni Asep Maman Permana sebagai unsur profesional, dr Eko dari unsur yang membidangi kesehatan, serta Demi Rahayu dari unsur yang membidangi keuangan.
Namun, Taufiq mempertanyakan transparansi dan objektivitas proses seleksi. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang menurutnya tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat.
“Hasil uji kelayakan dan kepatutan peserta seleksi juga tidak pernah diumumkan. Padahal, proses pengisian jabatan tersebut harus berjalan secara transparan dan sesuai aturan,” ungkapnya.
Mantan tim hukum RSUD dr Soekardjo itu juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam tahapan pengangkatan Dewas.
Ia menyebut Asep Goparullah terlibat sebagai ketua tim pengkaji sekaligus pihak yang memberikan rekomendasi kepada wali kota. Padahal, berdasarkan penelusurannya, yang bersangkutan secara administratif masih tercatat sebagai anggota Dewas RSUD dr Soekardjo.
Selain itu, Taufiq mempertanyakan posisi Asep Maman Permana yang disebut menjadi anggota tim pengkaji, sementara namanya juga masuk dalam daftar pihak yang akhirnya ditetapkan sebagai anggota Dewas.
“Artinya, ada persoalan yang harus diuji terkait independensi proses tersebut. Asda III, yaitu Asep Maman Permana, menjadi anggota tim pengkaji yang menilai, mengkaji, sekaligus merekomendasikan untuk memilih dirinya sendiri,” jelasnya.
Taufiq mengingatkan, keberadaan Dewas bukan sekadar memenuhi struktur organisasi rumah sakit. Lembaga tersebut memiliki fungsi strategis dalam melakukan pengawasan, termasuk memberikan pengesahan terhadap Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).
Karena itu, menurutnya, persoalan legalitas dalam proses pembentukan Dewas berpotensi membawa dampak lebih luas terhadap tata kelola rumah sakit apabila tidak segera diluruskan.
“Gugatan PTUN ini sebagai pengingat bahwa ada aturan yang harus dipatuhi penyelenggara pemerintahan. Jangan sampai persoalan administratif seperti ini justru berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Melalui gugatan tersebut, Taufiq meminta agar Surat Keputusan Wali Kota terkait pengangkatan Dewas dibatalkan secara keseluruhan. Ia juga meminta agar wali kota diwajibkan mengulang seluruh tahapan seleksi dari awal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Isi gugatan salah satunya pembatalan SK secara keseluruhan dan mewajibkan wali kota untuk mengulangi proses seleksi dari awal,” tandasnya.
Berdasarkan jadwal yang disampaikan penggugat, sidang pemeriksaan persiapan perkara tersebut akan digelar pada Kamis, 12 November 2026.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya. Wartawan menghubungi ajudan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan melalui pesan WhatsApp, tetapi hingga berita ini disusun belum memperoleh tanggapan.
Terpisah, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tasikmalaya, Erwin Komarudin, menyarankan agar konfirmasi disampaikan melalui ajudan wali kota.
“Cobi ka ADC,” tulis Erwin melalui pesan singkat saat dimintai tanggapan mengenai gugatan PTUN tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Wali Kota Tasikmalaya terkait gugatan tersebut. Seluruh dugaan yang disampaikan penggugat masih perlu diuji melalui proses persidangan di PTUN.
