INILAHTASIK.COM | Ambisi pemerintah pusat mewujudkan swasembada pangan nasional berpotensi menghadapi hambatan serius di daerah. Di Kota Tasikmalaya, puluhan kilometer jaringan irigasi yang menjadi penopang sektor pertanian justru dibiarkan dalam kondisi rusak akibat keterbatasan anggaran.
Di tengah gencarnya kampanye peningkatan produksi pangan dan penguatan ketahanan pangan nasional, kondisi infrastruktur irigasi di Kota Tasikmalaya menunjukkan ironi tersendiri. Saat petani dituntut meningkatkan produktivitas, sarana distribusi air yang menjadi urat nadi pertanian justru banyak yang tidak berfungsi optimal.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kota Tasikmalaya mencatat sedikitnya 24,53 kilometer saluran irigasi primer dan sekunder mengalami kerusakan berat. Selain itu, terdapat 13,54 kilometer dalam kondisi rusak sedang dan sekitar 15 kilometer mengalami kerusakan ringan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUTR Kota Tasikmalaya, Rino Isa Muharam, mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan besar dalam mendukung program swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
“Total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kota Tasikmalaya mencapai 1.749 hektare. Namun kondisi jaringan irigasi saat ini banyak yang mengalami kerusakan, baik berat, sedang maupun ringan,” ujar Rino saat dihubungi, Kamis 4 Juni 2026.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2025. Dampaknya, sejumlah program rehabilitasi jaringan irigasi yang sebelumnya telah direncanakan terpaksa tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan.
“Akibat efisiensi anggaran, program rehabilitasi saluran irigasi yang menjadi kewenangan Bidang Sumber Daya Air praktis mandek. Dampaknya fungsi saluran tidak optimal, terjadi kehilangan debit air, sehingga luas areal sawah yang terairi berpotensi berkurang dan fungsi irigasi menjadi terganggu,” katanya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sinkronisasi antara target nasional dan dukungan anggaran di tingkat daerah. Di satu sisi pemerintah pusat menempatkan swasembada pangan sebagai program prioritas, namun di sisi lain daerah justru mengalami keterbatasan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dasar yang menjadi fondasi keberhasilan program tersebut.
Padahal, keberadaan jaringan irigasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian. Kerusakan saluran primer dan sekunder tidak hanya mengurangi pasokan air ke lahan pertanian, tetapi juga berpotensi menurunkan hasil panen petani, terutama saat musim kemarau.
Rino mengaku pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas.
“Saat ini program tematik pemerintah pusat memang fokus pada swasembada pangan. Kami juga fokus ke sana, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena minimnya anggaran untuk pelaksanaan program. Sementara kebutuhan rehabilitasi irigasi cukup besar,” tegasnya.
Situasi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebab, target swasembada pangan tidak cukup hanya dengan menetapkan program dan target produksi. Infrastruktur pendukung yang rusak dan terbengkalai berpotensi menjadi titik lemah yang menghambat keberhasilan program di lapangan.
Jika persoalan irigasi tidak segera mendapatkan perhatian serius, bukan hanya target swasembada pangan yang terancam meleset, tetapi juga keberlangsungan produktivitas ribuan hektare lahan pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya.
