INILAHTASIK.COM | Dewan Pengurus Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Brarat, berniat melaporkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu ke Polisi akibat kasus dugaan pencemaran nama baik organisasi Tani Merdeka.
Hal tersebut bermula dari adanya rapat pembahasan “Gerakan Tanam” serentak yang digagas oleh Kementerian Pertanian RI untuk Tahun 2026 melalui Zoom Meeting pada Hari Senin 08 Juni 2026. Hadir dari rapat undangan tersebut berbagai leading sektor antaralain, Kementerian Pertanian RI, BBWS, Kodam III/SLW, Kodim, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota, Penyuluh Pertanian dan Perwakilan Tani Merdeka se-Jawa Barat.
Insiden berawal saat rapat dimulai pada Pukul 09.00 WIB, para peserta sudah masum ke room meeting dari berbagai elemen. Tiba-tiba Kadis Pertanian Indramayu berbicara menjelek-jelekan Tani Merdeka di forum zoom tersebut. Speaker HP Kadis tidak di mute, sehingga secara otomatis semua peserta rapat mendengar perkataan Kadis Pertanian Indramayu, Sugeng Heryanto dengan jelas di ruang zoom tersebut, termasuk beberapa perwakilan Tani Merdeka seluruh Jawa Barat sudah masuk dan ikut mendengarkan pembicaraannya.
Sementara, Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, yang hadir pada acara zoom meeting langsung melakukan protes kepada penyelenggara rapat.
“Ada masalah apa Dinas Pertanian Indramayu dengan Tani Merdeka, sampai bocor di zoom seperti ini. Tolong hargai forum rapat resmi ini, ada berbagai kalangan. Kalau ada masalah dengan Tani Merdeka silahkan bersurat pada Kami,” ujar Yudi dalam forum tersebut.
Setelah adanya teguran, kemudian Kadis Pertanian Indramayu langsung mematikan mic-nya. Beberapa ketua DPD Tani Merdeka pun mendengarkan yang diucapkan Kadis Pertanian Indramayu.
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Karawang, Putri Pasaribu, membenarkan tentang bocornya pembicaraan Kadis tersebut.
“Saya langsung telepon Pengurus DPW Tani Merdeka Jawa Barat karena suaranya kami dengar jelas, dan saya mendengar juga ketua DPW Tani Merdeka Jawa Barat menengor Pak Kadisnya langsung diam,” ucap Putri.
Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Cianjur, Hasan Munadi, dan Sekretarisnya, Wowo, ikut mendengarkan dengan jelas perkataan Kadistan Indramayu.
“Kami mendengar jelas Pak kadis speakernya enggak dimute, semua orang mendengarkan menjelekan Tani Merdeka, Saya sarankan Pak Ketua DPW Tani Merdeka telepon langsung yang bersangkutan maksudnya apa dan gimana,” kata Hasan.
Atas dasar insiden tersebut, Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat melalui Ketua Bidang Hukumnya, Riki Zaenulroqi, SH, MH, akan segera melayangkan somasi kepada Kadis Pertanian Indramayu karena dianggap mencemarkan nama baik organisasi di ruang publik.
“Atas dasar kesepakatan Pengurus Tani Merdeka Indonesia se-Jawa Barat dan Instuksi Ketua DPW Tani Merdeka, Kami Bidang Hukum Tani Merdeka akan melakukan somasi kepada yang bersangkutan sebagai pejabat di daerah yang tidak beretika dan profesional. Jika dalam 1×24 Jam tidak mengklaifikasi dan melakukan permohonan maaf di ruang publik, kami akan laporkan atas Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KHUP baru pasal Pasal 433 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, di mana perbuatan ini juga dapat berlaku bagi suatu badan hukum (organisasi atau korporasi) dengan delik aduan,” pungkas Riki.
