INILAHTASIK.COM | Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yudi Setia Kurniawan, mengusulkan Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, sebagai calon Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI untuk menggantikan Sudaryono yang sudah dilantik menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belum lama ini.
Menurut Yudi, usulan yang disampaikan merupakan aspirasi dari para pengurus juga petani di tingkat bawah. Mereka menilai Don Muzakir memiliki pemahaman kuat terhadap program swasembada dan ketahanan pangan.
Yudi juga menilai bahwa Don Muzakir memiliki gagasan yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor pertanian, sehingga dianggap layak untuk meneruskan perjuangan di Kementerian Pertanian RI.
“Kami menilai Don Muzakir layak meneruskan perjuangan di Kementerian Pertanian. Pemikiran, konsep, dan gagasannya satu frekuensi dengan program Asta Cita Presiden Prabowo terkait swasembada pangan dan ketahanan pangan. Beliau juga dikenal pekerja keras yang terus menyemangati petani di lapangan,” ujarnya.
Don Muzakir dikenal sebagai putra asal Aceh yang memimpin Tani Merdeka Indonesia, sebuah organisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Sudaryono sebagai dewan pembinanya.
Ia juga menerima Satya Lencana Pertanian dari Presiden dalam momentum panen raya di Karawang, Jawa Barat.
Dukungan serupa disampaikan Pengurus Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Garut, Mamat Acek. Ia menilai Don Muzakir merupakan sosok yang dekat dengan petani karena aktif turun langsung ke berbagai daerah untuk memberikan motivasi sekaligus mendukung program swasembada pangan.
“Don Muzakir adalah pejuang petani dari bawah. Beliau rajin turun ke lapangan, bekerja keras, dan terus menyemangati petani dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Kami menilai beliau sangat layak menjadi Wakil Menteri Pertanian RI,” kata Mamat Acek.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan para petani tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah dalam proses pengisian jabatan Wakil Menteri Pertanian.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden maupun pemerintah terkait usulan tersebut. Pengangkatan Wakil Menteri Pertanian merupakan kewenangan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
