INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya menciptakan iklim investasi yang tidak hanya ramah bagi pengusaha, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Pemkot mendorong setiap aktivitas pembangunan, khususnya yang menggunakan anggaran daerah, agar sebisa mungkin melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja lokal.
Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkot Tasikmalaya, Hj. Hesti Widiawati, SE, MM, saat mewakili Wali Kota Tasikmalaya membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Aula Sakura Hotel Santika, Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Selasa 8 September 2026.
Hesti menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai investasi yang masuk ke daerah. Hal yang jauh lebih penting adalah sejauh mana investasi tersebut mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, dunia usaha juga perlu menjaga kepercayaan publik dengan meningkatkan kompetensi dan menjalankan pekerjaan sesuai standar teknis serta ketentuan yang berlaku.
“Bukan hanya melihat berapa besar investasinya, tetapi bagaimana investasi itu bisa meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Kompetensi harus ditingkatkan dan seluruh pekerjaan juga harus memperhatikan batasan serta ketentuan infrastruktur,” kata Hesti.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap regulasi menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan hingga penggunaan material harus memenuhi standar yang telah ditentukan.
Di sisi lain, Pemkot Tasikmalaya ingin belanja pembangunan yang bersumber dari APBD tidak berhenti pada proyek fisik semata. Perputaran uang dari kegiatan tersebut diharapkan turut dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Karena itu, penggunaan material lokal serta penyerapan tenaga kerja warga Kota Tasikmalaya menjadi salah satu hal yang terus didorong pemerintah.
“Jangan sampai kita membangun di Kota Tasikmalaya, anggarannya dari APBD Kota Tasikmalaya, tetapi kemudian seluruh belanjanya justru keluar dari Kota Tasikmalaya,” tegasnya.
Hesti mengatakan, semakin banyak komponen pembangunan yang melibatkan sumber daya lokal, maka semakin besar pula peluang terciptanya efek ekonomi berantai.
Selain meningkatkan aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal juga dinilai dapat membuka kesempatan kerja dan membantu mengurangi pengangguran.
Pemkot Buka Pintu Investasi, Tapi Tetap Ada Aturan
Hesti mengakui menciptakan iklim investasi yang ideal bukan pekerjaan sederhana. Pemerintah harus mampu memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang, namun pada saat yang sama tidak boleh mengabaikan aturan.
Menurutnya, perkembangan pelayanan pemerintahan berbasis digital kini telah membuat proses administrasi dan perizinan usaha menjadi lebih mudah.
Salah satunya melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang memungkinkan proses perizinan dilakukan secara daring sesuai mekanisme yang berlaku.
“Regulasi di pemerintah kota tentu menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Tetapi sekarang prosesnya sudah banyak dilakukan secara online, termasuk melalui OSS, sehingga ketentuannya sudah jelas,” ujarnya.
Ia memastikan Pemkot Tasikmalaya terbuka terhadap investor maupun pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnis di wilayah tersebut.
Namun, keterbukaan tersebut tetap harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap regulasi.
“Kita sebenarnya terus mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di Kota Tasikmalaya. Regulasi dan berbagai ketentuannya sudah kita atur, tetapi tentu pelaksanaannya tidak boleh melanggar aturan,” katanya.
Hesti juga menepis anggapan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan ruang bagi investasi. Menurutnya, persoalan terkadang muncul ketika sebuah kegiatan usaha telah berjalan, tetapi masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.
Pemerintah, kata dia, tidak mungkin mengabaikan aturan karena ketidakpatuhan justru dapat menjadi persoalan di kemudian hari dan merugikan investor.
“Bukan berarti pemerintah tidak ramah terhadap investasi. Kita hanya tidak ingin melakukan pelanggaran. Kalau aturan dilanggar, pada akhirnya investor sendiri yang bisa mengalami kerugian,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga kerap menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas usaha yang dinilai belum memenuhi seluruh persyaratan.
Karena itu, kepatuhan terhadap aturan dinilai menjadi fondasi utama agar investasi dapat berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan.
GAPENSI Jabar Dorong Keberlanjutan Organisasi
Sementara itu, Ketua Umum BPD GAPENSI Jawa Barat, H. Asep Slamet SR, SH, memberikan apresiasi atas pelaksanaan Muscab VI GAPENSI Kota Tasikmalaya.
Ia menyebut Muscab bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi menjadi forum penting untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menentukan arah program pada periode berikutnya.
“Muscab atau Musda merupakan forum tertinggi organisasi yang wajib dilaksanakan di penghujung masa bakti. Di dalamnya ada evaluasi kinerja sekaligus dialog untuk menentukan langkah dan program kerja organisasi ke depan,” ujar Asep.
Menurut Asep, kepengurusan GAPENSI Kota Tasikmalaya sebelumnya telah mampu menjaga roda organisasi dengan cukup baik. Salah satu indikatornya terlihat dari keanggotaan yang relatif bertahan.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan bagi kepengurusan selanjutnya untuk melanjutkan program sekaligus meningkatkan manfaat organisasi bagi para anggota.
Asep menilai GAPENSI harus mampu berkembang bukan hanya sebagai wadah pelaku usaha jasa konstruksi, tetapi juga menjadi ruang peningkatan kapasitas, komunikasi dan kolaborasi antara pengusaha dengan pemerintah.
“Keberlanjutan organisasi sangat penting. GAPENSI harus terus menjadi wadah yang memberikan manfaat bagi anggota sekaligus ikut mendukung pembangunan daerah,” katanya.
