INILAHTASIK.COM | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membuka peluang pemanfaatan sebagian kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya untuk mendukung kebutuhan fasilitas publik, terutama penataan ruang dan penyediaan lahan parkir di pusat kota.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa rencana penataan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemkot Tasikmalaya.
Menurutnya, kedua pemerintah daerah telah memiliki landasan kerja sama melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang disepakati pada peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun 2025.
Kerja sama itu salah satunya diarahkan agar aset milik Pemkab Tasikmalaya yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Cecep menilai, keberadaan eks Setda yang berada di kawasan strategis perkotaan memiliki potensi untuk membantu Pemkot mengatasi persoalan keterbatasan ruang, termasuk kebutuhan kantong parkir.
“Semangatnya adalah kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial dan membutuhkan kantong parkir. Kabupaten juga mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai,” ujar Cecep, kepada wartawan, Senin, 9 November 2026.
Ia menyebutkan, membiarkan kawasan tersebut tidak terurus justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari lingkungan yang kumuh hingga ketidakteraturan parkir dan lalu lintas.
Karena itu, penataan aset dinilai menjadi langkah penting agar kawasan yang selama ini kurang produktif bisa kembali memiliki fungsi dan nilai manfaat.
Meski demikian, Cecep menegaskan bahwa Pemkab Tasikmalaya tetap menghormati kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, mengingat lokasi aset tersebut secara administratif berada di wilayah kota.
Ia bahkan memilih menunggu pernyataan resmi Wali Kota Viman Alfarizi sebelum menyampaikan lebih jauh mengenai rencana penataan tersebut kepada publik.
“Saya tahu diri karena wilayahnya berada di Kota Tasikmalaya. Tidak elok kalau saya mendahului. Begitu Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan, baru kami tegaskan penataan ini,” katanya.
Di sisi lain, pembahasan teknis mengenai pemanfaatan aset sudah mulai dilakukan. Sekitar dua pekan lalu, Cecep mengaku telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk berkomunikasi dengan BPKPD Kota Tasikmalaya.
Pembicaraan tersebut membahas kemungkinan pemanfaatan sebagian lahan eks Setda melalui mekanisme pinjam pakai antar pemerintah daerah.
Dengan skema itu, Pemkot Tasikmalaya dapat menginventarisasi bagian kawasan yang belum akan digunakan Pemkab dalam waktu dekat untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik.
“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun, untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten, tentu belum bisa dipinjam pakai,” jelasnya.
Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan penataan fisik kawasan eks Setda, Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyepakati alokasi anggaran melalui APBD Perubahan 2026.
Cecep menjelaskan, langkah tersebut bukan semata-mata untuk memperbaiki kondisi fisik kawasan, melainkan juga bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah.
Penataan itu sekaligus menjadi tindak lanjut atas perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait efisiensi pengelolaan aset pemerintah serta catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset daerah tidak dibiarkan pasif hingga mengalami penurunan nilai.
Adapun surat pemberitahuan yang belakangan diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, menurutnya, merupakan bagian dari prosedur administrasi sebelum pekerjaan perapihan kawasan dilaksanakan.
Pemkab memastikan tahapan tersebut tetap harus berjalan agar pengelolaan aset memiliki dasar administrasi yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Melalui penataan ini, pihaknya berharap aset daerah yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya tidak lagi menjadi kawasan terbengkalai, tetapi dapat dimanfaatkan secara produktif melalui kolaborasi kedua pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat.
