Pemrov Jabar Punya Potensi PAD Rp.60 Triliun, DPRD Dorong Pemprov Segera Bergerak

KAB.TASIK, INILAHTASIK.COM | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Neng Madinah mengatakan banyak pabrik yang berdiri di Jawa Barat namun kantor pusatnya berada di Jakarta.

Akibatnya potensi pendapatan dari PPH 21 dan PPH 25 Badan, lebih banyak masuk ke kas DKI Jakarta.

 DPRD Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil segera mencari solusi soal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 60 triliun dari sektor pabrik yang tak bisa diserap. 

“Kami meminta supaya kantor-kantor pabrik yang ada di Bekasi, Karawang, yang berkantor pusat di wilayah Jawa Barat, supaya 10 plus 1,5 persen pajak itu masuk ke Provinsi Jawa Barat. Seandainya itu ada di Jawa Barat, maka PAD kita bisa di atas DKI, bisa Rp 60 triliun,” kata Bunda Rabu 19 Oktober 2022

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Persatuan mengibaratkan, pabrik di Jawa Barat hanya numpang membuang kotoran, sementara pendapatannya masuk ke daerah lain. 

“Kami cukup sering menyampaikan ini di forum Banggar, soal PPH 21 dan PPH 25 badan. Karena ada semacam jokes, kenapa mereka cuma buang kotoran aja di Jawa Barat. Semestinya PAD Jawa Barat mirip-mirip dengan DKI,” ujarnya. 

Menanggapi hal itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sudah membuat surat edaran agar kantor dari pabrik yang berada di Jakarta wajib membuat kantor cabang di Jawa Barat. 

“Untuk peningkatan PAD, kami sudah lakukan edaran agar kalau kantornya di Jakarta, pusatnya, tapi kalau punya pabrik di Jawa Barat, NPWP-nya harus punya NPWP kantor cabang. Jadi solusinya adalah mereka wajib membuat kantor cabang, bayar pajaknya di kantor cabang, sehingga PPH yang diambil pusat bisa lebih besar di Jawa Barat,” kata Emil, sapaan akrabnya. 

Baca juga: Angota Komisi V DPRD Jabar Sebut Pemekaran Desa Penting Dilakukan