INILAHTASIK.COM | Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Kota Tasikmalaya yang digelar Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapat catatan kritis dari Pengurus Pimpinan Daerah Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PD PRIMA DMI) Kota Tasikmalaya.
Organisasi yang mewadahi generasi muda masjid tersebut mengaku tidak menerima undangan resmi untuk menghadiri kegiatan peringatan Hari Santri Nasional yang berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Kondisi serupa, menurut PD PRIMA DMI, juga dirasakan sejumlah organisasi kepemudaan dan elemen organisasi Islam lainnya di Kota Tasikmalaya.
Ketua Umum PD PRIMA DMI Kota Tasikmalaya, Encep Iik Muzakir, S.H, menilai persoalan ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait pola komunikasi dan pelibatan organisasi keislaman dalam agenda pemerintah daerah.
Menurutnya, Hari Santri Nasional semestinya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan serta membangun kolaborasi antara pemerintah, pesantren, organisasi Islam, dan generasi muda.
“Yang kami soroti bukan sekadar persoalan undangan atau siapa yang hadir dalam acara. Lebih dari itu, kami ingin melihat bagaimana semangat persaudaraan dan kebersamaan benar-benar diwujudkan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen umat Islam,” ujar Encep, Kamis 22 Oktober 2026.
Ia mengatakan, Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi keislaman yang tumbuh melalui pesantren, masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, hingga komunitas pemuda. Masing-masing memiliki peran dalam menjaga kehidupan religius sekaligus mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan.
Karena itu, Encep berharap seluruh potensi tersebut dapat dipandang sebagai kekuatan bersama dalam pembangunan daerah. Momentum Hari Santri, menurutnya, seharusnya menjadi ruang untuk mempererat hubungan dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas.
“Semangat persatuan tidak cukup hanya disampaikan dalam sambutan atau pidato. Semangat itu harus terlihat dari keterbukaan komunikasi, sikap saling menghargai, serta kebijakan yang memberikan ruang bagi berbagai elemen masyarakat untuk berkontribusi,” tegasnya.
Encep menambahkan, pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan bahwa tidak adanya undangan tersebut merupakan tindakan yang disengaja. Meski demikian, ia menilai kejadian itu layak menjadi perhatian agar koordinasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dapat diperbaiki.
Ia juga memahami bahwa pemerintah tidak selalu dapat mengundang seluruh organisasi dalam setiap kegiatan. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut semestinya diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan kesempatan berpartisipasi secara proporsional.
“Pemerintah memang tidak mungkin mengakomodasi semua organisasi dalam setiap kegiatan. Namun, komunikasi yang baik tetap penting agar tidak muncul kesan bahwa ada elemen masyarakat yang kurang mendapat ruang untuk terlibat,” ungkapnya.
Pihaknya berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat memperkuat sinergi dengan organisasi-organisasi Islam, termasuk kalangan remaja masjid yang selama ini berperan dalam pembinaan keagamaan, pemberdayaan pemuda, serta kegiatan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, keberadaan generasi muda masjid memiliki arti penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan keagamaan di Kota Tasikmalaya. Oleh sebab itu, keterlibatan mereka perlu dibangun melalui hubungan kelembagaan yang sehat dan berkesinambungan.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan organisasinya bukan dimaksudkan untuk memperkeruh hubungan dengan pemerintah daerah. Sebaliknya, masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian agar penyelenggaraan kegiatan keagamaan ke depan semakin inklusif dan mampu memperkuat kebersamaan.
“Kami tetap menghormati Pemerintah Kota Tasikmalaya dan mendukung setiap upaya positif untuk kemajuan daerah. Namun, dukungan bukan berarti kami harus diam ketika ada hal yang perlu dievaluasi. Kritik yang disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab merupakan bagian dari kepedulian kami terhadap Kota Tasikmalaya,” katanya.
Encep berharap, evaluasi atas persoalan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat, khususnya dalam kegiatan yang membawa nilai keagamaan dan persatuan.
“Ukuran keberhasilan Hari Santri bukan hanya seberapa meriah acaranya, tetapi juga sejauh mana nilai persaudaraan, penghargaan, dan kebersamaan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
